Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah seakan menjadi percuma, karena kemiskinan terus menyergap mayoritas rakyat Indonesia. Ini akibat kebijakan dan kepemimpinan politik negara yang tidak berpihak pada rakyat mayoritas.
Banyak penyebab antara lain kebijakan kekuasan hanya berpihak pada keinginana kelompok tertentu, sehingga 32 juta petani Indonesia hanya menjadi buruh tani karena tidak memiliki tanah, sedangkan 90 juta jiwa merupakan petani subsisten atau petani gurem.
Akibat lain dari kebijakan ngawur itu ialah merebaknya kemiskinan yang menimpa 2,8 juta keluarga nelayan tangkap, 63,5% rakyat miskin di Indonesaia adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Kemiskinan di negeri ini terus berkembang dan menghampiri kaum buruh serta pengabaian terhadap eksistensi kaum perempuan Indonesia yang hingga kini tidak beranjak dari posisinya yang lemah dalam berbagai relasi ekonomi, politik dan sosial.
“Proses pembangunan selalu diklaim untuk membangun kesejahteraan dan keadilan sosial, meski pada kenyataanya, malah melanggengkan peminggiran kelompok mayoritas rakyat dan mengokohkan posisi politik, ekonomi dan sosial sekelompok kecil lainnya,” demikian disampaikan Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia oleh Anwar Ma’ruf pada Kongres III PERGERAKAN di Bandung, Sabtu (10/12/11).
Menurut Anwar, keberadaan pamerintah seperti tidak ada karena perannya tak dirasakan rakyat, kalaupun terasa ada, itu hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, Kondisi inilah yang “memaksa” rakyat membangun basis perlawanan terhadap tatanan yang tidak adil sekaligus menumbuhkan basis-basis praktek penerapan tatanan baru yang lebih berkeadilan dan menjamin kemakmuran untuk bersama.
Kongres III PERGERAKAN merupakan bagian dari perlawanan itu, agar dapat terbangun kesadaran kolektif dari mayoritas rakyat yang terpinggirkan untuk mengubah corak politik-ekonomi yang lebih menguntungkan bagi segelintir orang rakyat Indonesia. Suatu corak politik-ekonomi kapitalis yang memang tumbuh dengan cara menghisap dan menyingkirkan. Melalui jalan ini pula diharapkan akan lahir kepemimpinan yang bertumpu pada kekuatan dan kesadaran massa rakyat yang semakin maju dan terorganisir di atas nilai-nilai demokrasi sejati.
Momentum ini diharapkan akan dapat dirumuskan strategi maupun taktik perjuangan ekonomi-politik rakyat sebagai panduan bersama dalam upaya-upaya membangun, memperluas dan mempersatukan basis perlawanan dan basis praktek pengembangan tatanan baru di Indonesia.
“Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia terus melakukan pengkaderan untuk melahirkan kader-kader dari kelas rakyat yang terpinggirkan sehingga memiliki kapasitas untuk menjalankan kerja-kerja perbaikan dan perluasan pengorganisasian. Berbagai kekuatan gerakan rakyat terorganisir dapat berhimpun bersama untuk belajar dan saling bekerja bersama secara kolektif,” ujarnya.
Kongres III PERGERAKAN juga mendorong proses pengorganisasian politik untuk mendorong proses transformasi kesadaran pada kalangan rakyat mengenai urgensi dan strategi perjuangan politik secara demokratik, serta membangun proses persatuan berbagai kekautan gerakan rakyat untuk membangun perjuangan politik-ekonomi secara nasional.
Ditambahkan Sapei, pada Kongres ini ada agenda pengembangan basis ekonomi produktif rakyat untuk menumbuhkan basis-basis praktek corak produksi baru yang lebih setara dan menjamin terbangunya keadilan dan kemakmuran bersama.
Kongres dikuti oleh ratusan orang yang dtang dari berbagai organisasi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat dan organisasai perempuan.