Bandung (Bukan) Kota Layak HAM

Barisan Rakyat Untuk Hak Asasi Manusia Bandung (BARA HAMBA) mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut penghargaan Kota Peduli HAM yang telah diberikan kepada Kota Bandung. BARA HAMBA menilai, tindakan brutal Pemerintah Kota Bandung merampas ruang hidup warga RW 11 Kelurahan Tamansari membuat kota ini tidak layak menyandang predikat kota peduli HAM. Hanya berselang dua […]

People-to-People Exchange: Kolaborasi Pembangunan Alternatif di Asia Tenggara

Tahun ini merupakan kali pertama People-to-People Exchange diselenggarakan di Indonesia yang dilaksanakan oleh KPRI dan University of the Philippines (UP) pada 22 Juli sampai 25 Juli 2019. Sebelumnya KPRI, melalui Sastro, telah mempromosikan kepada teman-teman UP tentang ekonomi alternatif, ekonomi yang berdasarkan kebersamaan di mana organisasi massa adalah detak jatung perekonomian itu sendiri. Walaupun ekonomi […]

Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda: Masalah Tata Kelola Energi Sebabkan Subsidi Listrik Dicabut

Belum lama ini pemerintah mengambil langkah pencabutan subsidi listrik untuk pengguna listrik 900 VA. Pencabutan listrik itu dilakukan secara bertahap selama 3 bulan, yaitu Januari, Maret dan Mei 2017. Langkah itu adalah upaya pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menerapkan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara […]

Politik Elektoral 2019: Partai Politik Alternatif dan Tantangan Regulasi

KPRI, Jakarta – Selama delapan belas tahun lebih, sejak kejatuhan Soeharto pada 1998, cengkeraman terhadap kekuasaan negara oleh faksi borjuasi Orde Baru dan faksi borjuasi baru semakin menguat melalui sistem oligarki yang berjalan saat ini. Sementara itu, pemodal raksasa dan negara-negara imperialis juga semakin mendesakkan kebijakan neoliberalnya. Perpaduan rezim oligarki yang korup dengan garis kebijakan […]

Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Tantangan atau Peluang?

Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai pemilu terbagi ke dalam empat undang-undang, yaitu UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, […]

Diskusi KPRI Jakarta: Penggusuran di Jakarta, Untuk Kepentingan Bisnis?

  Penggusuran rakyat miskin merupakan masalah yang klasik di Jakarta. Alasan yang biasa digunakan oleh Pemprov adalah demi “kepentingan umum.” Tetapi, betulkah demikian? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Wilayah DKI Jakarta, sebuah organisasi politik rakyat, menggelar diskusi pada 28 Oktober 2015 dengan tajuk “Penggusuran di Jakarta: Untuk Kepentingan Siapa?”  […]

Press Release : KPRI Jabar Akan Perkuat Gerakan Ekonomi dan Politik Kerakyatan

Naiknya Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia ketujuh sempat membangkitkan harapan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Joko Widodo atau Jokowi yang bukan berasal dari elit-elit politik ‘lama’ diharapkan mampu untuk mewujudkan apa yang selama ini diimpikan sebagian besar rakyat, yaitu kehidupan yang lebih baik, harga-harga barang yang murah, pendidikan dan kesehatan gratis, tidak adanya penggusuran […]

Konferensi Wilayah KPRI Jawa Barat

Intervensi politik gerakan rakyat yang lebih terstruktur dan sistematis sangatlah dibutuhkan dalam kondisi kita sekarang, masih berlakunya dominasi kekuasaan neoliberal dan oligarki yang diiringi dengan keterbatasan politik, Jokowi yang digadang-gadang sempat menjadi harapan untuk membangun praktek politik yang melampaui oligarki menjadi justifikasi logis bagi keberadaan organisasi politik gerakan rakyat, Keberadaan organisasi politik gerakan rakyat menjadi […]

Pernyataan Sikap Sepetak Atas Kriminalisasi oleh Cabup Nace

pengelolaan hutan diera Neoliberal tak dapat dilepaskan dari peran penting reproduksi disiplin ilmu pengetahuan pada teori-teori ilmiah tentang kehutanan. Tak jauh berbeda dengan diskursus pembangunan, good governance, partisifasi masyarakat sipil, desentralisasi dsb. Kenyataan yang terjadi disiplin ilmu pengetahuan telah mereduksi kebenaran pengetahuan komunal masyarakat desa hutan terutama yang bertalian erat dengan segi-segi kehidupan manusia lebih […]

Kriminalisasi Petani dan Aktivis Petani Sepetak Karawang

Kriminalisasi Aktivis petani kembali terjadi di negara ini, dua Aktivis Serikat Petani Karawang (1) Engkos Koswara SEKJEN Serikat Petani Karawang dan Odang Rodiana Kepala Departemen Pendidikan Serikat Petani Karawang telah di kriminalisasi oleh salah seorang CABUP Karawang no Urut 1 Nace Permana yang juga ketua LODAYA yang mana peranannya selama ini adalah sebagai beking PERHUTANI. […]