Bandung (Bukan) Kota Layak HAM

Barisan Rakyat Untuk Hak Asasi Manusia Bandung (BARA HAMBA) mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut penghargaan Kota Peduli HAM yang telah diberikan kepada Kota Bandung. BARA HAMBA menilai, tindakan brutal Pemerintah Kota Bandung merampas ruang hidup warga RW 11 Kelurahan Tamansari membuat kota ini tidak layak menyandang predikat kota peduli HAM. Hanya berselang dua […]

Pesan-pesan Solidaritas untuk People to People Exchange

Pesan Solidaritas dari ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples’ Forum (ACSC/APF) MESSAGE OF SOLIDARITY PEOPLE TO PEOPLE EXCHANGEJULY 21-26, 2019 JAKARTA AND WEST JAVA, INDONESIA I send my warm greetings and solidarity with the participants of the People to People Exchange gathering in Indonesia. I understand this is one of the activities suggested as a follow-up […]

People-to-People Exchange: Kolaborasi Pembangunan Alternatif di Asia Tenggara

Tahun ini merupakan kali pertama People-to-People Exchange diselenggarakan di Indonesia yang dilaksanakan oleh KPRI dan University of the Philippines (UP) pada 22 Juli sampai 25 Juli 2019. Sebelumnya KPRI, melalui Sastro, telah mempromosikan kepada teman-teman UP tentang ekonomi alternatif, ekonomi yang berdasarkan kebersamaan di mana organisasi massa adalah detak jatung perekonomian itu sendiri. Walaupun ekonomi […]

Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda: Masalah Tata Kelola Energi Sebabkan Subsidi Listrik Dicabut

Belum lama ini pemerintah mengambil langkah pencabutan subsidi listrik untuk pengguna listrik 900 VA. Pencabutan listrik itu dilakukan secara bertahap selama 3 bulan, yaitu Januari, Maret dan Mei 2017. Langkah itu adalah upaya pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menerapkan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara […]

Tuduh Pendeta Hasut Petani, Polisi Dikecam

JUM’AT, 14 OKTOBER 2016 | 01:57 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) mengecam tindakan kepolisian menangkap Pendeta Sugiyanto bersama beberapa petani di Kantor KPRI di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 11 Oktober 2016. Sugiyanto dituduh menghasut petani untuk melawan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), yang kerap berkonflik dengan petani setempat. “Peristiwa penangkapan […]

Konferensi wilayah KPRI Yogya cetuskan tiga gagasan

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Wilayah Yogyakarta usai menggelar Konferensi wilayah, di Kaliurang. Dalam pertemuan yang digelar pada 27-28 Agustus 2016 tersebut, KPRI mencetuskan tiga gagasan penting. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KPRI DIY, Totok Sugiyanto menyebutkan, ketiga gagasan itu adalah menolak perampasan hak atas tanah rakyat untuk kepentingan kapitalisme, perlunya reformasi […]

Politik Elektoral 2019: Partai Politik Alternatif dan Tantangan Regulasi

KPRI, Jakarta – Selama delapan belas tahun lebih, sejak kejatuhan Soeharto pada 1998, cengkeraman terhadap kekuasaan negara oleh faksi borjuasi Orde Baru dan faksi borjuasi baru semakin menguat melalui sistem oligarki yang berjalan saat ini. Sementara itu, pemodal raksasa dan negara-negara imperialis juga semakin mendesakkan kebijakan neoliberalnya. Perpaduan rezim oligarki yang korup dengan garis kebijakan […]

Reforma Agraria mampu tekan konflik lahan

Selasa, 24 Mei 2016 18:38 WIB Jakarta (ANTARA News) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menegaskan program Reforma Agraria yang tengah gencar dilakukannya mampu menekan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. “Saya kira ini salah satu alternatif penyelesaian konflik. Tanah yang dibiarkan berkonflik lama artinya tidak ada kepastian. Maka […]

Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Tantangan atau Peluang?

Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai pemilu terbagi ke dalam empat undang-undang, yaitu UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, […]

Diskusi KPRI Jakarta: Penggusuran di Jakarta, Untuk Kepentingan Bisnis?

  Penggusuran rakyat miskin merupakan masalah yang klasik di Jakarta. Alasan yang biasa digunakan oleh Pemprov adalah demi “kepentingan umum.” Tetapi, betulkah demikian? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Wilayah DKI Jakarta, sebuah organisasi politik rakyat, menggelar diskusi pada 28 Oktober 2015 dengan tajuk “Penggusuran di Jakarta: Untuk Kepentingan Siapa?”  […]