perlindungan-sosial-petaniPerlindungan sosial yang transformatif merupakan wujud perluasan dari perlindungan sosial yang sedang diterapkan di Indonesia. Program perlindungan sosial yang berlangsung sekarang diyakini masih belum menyentuh akar kebutuhan hidup rakyat Indonesia dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semua bentuk perlindungan sosial tersebut lebih bersifat bantuan sosial yang hanya menciptakan ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh negara tanpa ada solusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Perlindungan sosial yang transformatif diharapkan menjadi sebuah gagasan yang muncul untuk melampaui kelemahan dari perlindungan sosial sebelumnya.

Perlindungan sosial yang transformatif sendiri merupakan gagasan yang muncul dari makna demokrasi. Partisipasi dari masyarakat menjadi kata kunci dari kehidupan demokrasi, begitu juga dalam penyelenggaraan perlindungan sosial yang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. “Bentuk partisipasi dalam wujud perlindungan sosial yang transformatif ini mengikuti proses demokratik, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan, mengetahui apa yang dibutuhkan, dan adanya jaminan kebutuhan hidup masyarakat yang diakomodir oleh Negara,” ujar Wasi Gede.

Partisipasi masyarakat dalam merencanakan hingga melaksanakan program perlindungan sosial transformatif seharusnya bersifat ‘bottom up’ atau dirumuskan oleh gerakan-gerakan rakyat pekerja. Maka dari itu, menurut Ruth Indiah Rahayu, perumusan gagasan perlindungan sosial transformatif memerlukan serangkaian lokakarya dan diskusi dengan basis-basis rakyat di gerakan sosial. Harapannya, serangkaian kegiatan tersebut dapat melahirkan solusi gagasan nyata terkait perlindungan sosial serta mengabarkannya ke masyarakat secara luas.

Praktek perumusan gagasan atau kebijakan perlindungan sosial yang bersifat ‘bottom up’ sebenarnya pernah dilakukan di Brazil melalui program penentuan anggaran kebijakan yang bersifat partisipatoris. Anggaran kebijakan tersebut dirumuskan di setiap distrik, di mana setiap distriknya memiliki dewan anggaran yang diisi oleh masyarakat. “Jadi kebutuhan anggaran itu dirumuskan oleh kebutuhan masyarakat sesuai lapisan struktur politik paling bawah,” ujar anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP) Mohammad Zaki. Bila dicontohkan di Indonesia, struktur politik paling bawah mencakup wilayah kelurahan, rukun warga atau rukun tetangga. Metode penyelenggaraan partisipasi masyarakat secara luas diyakini dapat mengetahui kebutuhan masyarakat itu sendiri bukan hanya oleh segelintir elit atau ahli.

Kesadaran Berwarga-Negara

Turut sertanya masyarakat secara kolektif untuk ikut menentukan rencana kebutuhan hidup merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan perlindungan sosial yang transformatif. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bekerja secara kolektif dalam membangun sistem perlindungan sosial. Selain itu, menurut Koordinator Majelis Pengarah Organisasi (MPO) Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Sapei Rusin, untuk membangun sistem perlindungan sosial transformatif juga membutuhkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat, seperti dalam penyelenggaraan ekonomi bersama, pemilikan tanah komunal serta membiasakan kegiatan berbudaya lokal. “Hal ini seperti membangun masyarakat untuk selalu bergotong royong,” kata Sapei.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah di masyarakat pada saat ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak menerima program perlindungan sosial yang hanya bersifat bantuan, seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya. Menurut Ketua KPRI Wilayah Jawa Barat Yayan Hardiana, hal tersebut lebih menciptakan ketergantungan pada bantuan sosial, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Yayan yang juga aktivis Serikat Petani Pasundan (SPP), perlindungan sosial seharusnya lebih untuk menciptakan peluang kemandirian hidup masyarakat. Negara seharusnya bertekad untuk mewujudkan kemandirian hidup petani, dengan memberikan jaminan kepada para petani yang untuk memiliki tanah. “Sebab faktanya sudah banyak petani yang berpindah menjadi buruh-tani karena tidak lagi memiliki tanah,” tambahnya. Sementara hal lain, menurutnya, juga harus dibangun kesadaran dari petani bahwa mereka adalah bagian dari warga negara, sehingga tuntutan mereka tidak hanya sektoral atau normatif. Masih banyak petani di desa-desa yang hidupnya di bawah garis kemiskinan sehingga tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau tidak mampu menyekolahkan anaknya. “Maka perlu ada penyadaran secara luas kepada petani bahwa mereka merupakan bagian dari warga negara yang hak-haknya harus terpenuhi,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KPRI Anwar Ma’ruf juga menyatakan membangun kesadaran sebagai warga negara harus dilakukan sebagai bagian dari wujud perlindungan sosial yang transformatif. Menurut Anwar yang telah puluhan tahun memimpin serikat buruh, kesadaran kaum buruh masih terjebak pada perjuangna hak isu normatif, salah satunya memperjuangkan hak upah yang layak. “Selama ini pemahaman perlindungan sosial (kaum buruh) sebatas hanya melalui apa yang sudah diberikan oleh perusahaan atau tempatnya bekerja,” ujar pria yang akrab dipanggil Sastro. Untuk itu, menurutnya, buruh pun harus mulai membangun kesadarannya sebagai warga negara, sehingga juga aktif memperjuangkan isu-isu di luar hak normatifnya. Di sebagian serikat buruh, kesadaran ini memang telah terbangun, sehingga tuntutan perjuangannya pun beragam, mulai dari upah yang layak dan jaminan sosial di tempatnya bekerja hingga perumahan yang layak, transportasi publik dan pendidikan yang murah. Kesadaran sebagai warga negara ini yang menjadi tantangan bagi buruh untuk menjadi pra-syarat mewujudkan perlindungan sosial yang transformatif.

Perlindungan Sosial Harus Menyeluruh

Perlindungan sosial di Indonesia sebenarnya telah diatur oleh aturan perundang-undangan yang cukup lengkap. Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menjelaskan negara menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Artinya isi dari pasal 33 UUD 1945 ini menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sementara dalam aturan turunannya, pemerintah Indoensia telah mengesahkan UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang di dalamnya menyinggung komponen perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu bagian dari komponen kesejahteraan sosial.

Dalam UU tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif Doni Setiawan, menyatakan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk merespon kerentanan warga, dan antisipasi dari kerentanan baik karena bencana alam, konflik dan yang lainnya. Untuk respon lainnya yang sifatnya langsung berhubungan dengan pelayanan publik, seperti sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya juga diatur dalam undang-undang tersebut.

Artinya skema perlindungan sosial, yang diatur melalui UU tersebut, secara komprehensif menjelaskan bahwa masyarakat sudah dilindungi oleh negara jika sudah terpenuhi layanan publiknya, salah satunya terpenuhinya akses kesehatan oleh masyarakat. Masyarakat rentan, seperti kelompok miskin, manula, anak-anak dan masyarakat lainnya, yang membutuhkan bantuan hukum juga ikut terpenuhi. Walaupun begitu, menurutnya, skema ini belum tentu dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut. “Tergantung kebijakan elit politik mengimplementasikannya dengan baik,” sambung Doni.

Implementasi aturan perundang-undangan ini menjadi bermasalah ketika kebijakan negara yang dimunculkan tidak sesuai dengan semangat awal dari pembentukan aturan perundang-undangan itu sendiri. Sapei Rusin menjelaskan bahwa program perlindungan sosial yang diterapkan pada akhirnya hanya diterapkan untuk menghadapi goncangan yang dialami masyarakat pada situasi tertentu, seperti bencana, wabah dan sebagainya. “Sehingga perlindungan sosial itu sejajar dengan bantuan sosial, yang tidak cukup komprehensif sebagai program ekonomi politik untuk memastikan keterjaminan atau terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi politik masyarakat,” tambah Sapei. Ia juga menilai pembangunan kualitas hidup rakyat melalui program perlindungan sosial belum muncul hingga saat ini, karena upaya mewujudkan prinsip partisipatif dan membangun pola terdistribusi yang maksimal tidak ada.

Perlindungan sosial yang transformatif seharusnya memang dibuat secara menyeluruh untuk membangun life cycle (lingkaran kehidupan) demi meningkatkan kualitas hidup rakyat. Untuk itu, menurut aktivis HAM Harry Wibowo, perlu perencanaan melalui partisipasi masyarakat. Namun sayangnya masyarakat sendiri juga masih memisahkan antara skema perlindungan sosial yang menyeluruh dengan praktek yang berjalan di dalam program itu sendiri. Misalnya saja dalam layanan kesehatan. “Masyarakat masih menilai bahwa hak atas kesehatan adalah bagaimana membuat orang tidak sakit, padahal setiap orang berhak diberikan standar kesehatan yang tinggi oleh negara,” ujarnya. Dalam pemenuhan hak atas perumahan, negara juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan, masyarakat juga kadang hanya mengkritisi hak tersebut dari segi pembiayaan saja, padahal dalam skema perlindungan sosial yang transformatif, pemenuhan hak atas pendidikan juga harus mencakup perencanaan kurikulum pendidikan.

Anggaran Tepat Guna

Program perlindungan sosial yang transformatif juga dapat berhasil diterapkan jika memiliki perencanaan anggaran yang tepat guna. Perencanaan anggaran menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan suatu negara serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Namun menurut Doni Setiawan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, penerima manfaat dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam negara ini mayoritas adalah penyelenggara negara ini sendiri, bukan rakyatnya. “Hal ini membuktikan kalau pengelolaan keuangan negara masih belum baik dan belum dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mendorong kemakmuran rakyat,” katanya.

Alokasi anggaran jaminan sosial dan perlindungan sosial untuk tahun 2015 kurang lebih sekitar Rp 130 triliun dari total penerimaan APBN sebesar Rp 3.000 triliun. “Berarti alokasi anggaran tersebut hanya kurang dari 20 persen,” sambung Doni. Padahal, menurutnya, porsi anggaran merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan suatu negara serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. yang ditetapkan dalam Pemerintah selalu berasumsi bahwa porsi anggaran yang kecil untuk perlindungan sosial disebabkan salah satunya karena terbatasnya anggaran dana. Sementara menurut Doni, banyak hasil riset menunjukkan bahwa penerima manfaat dari pengelolaan anggaran di negara ini adalah penyelenggara negara sendiri, bukan rakyatnya.

Jika melihat UU Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk mewujudkan perlindungan sosial dapat berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat atau bantuan lainnya. Untuk itu, menurutnya, negara harus membuka ruang yang luas bagi terwujudnya partisipasi rakyat dan mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. “Semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat marjinal, harus terlibat dalam merencanakan program perlindungan sosial, bahkan hingga mengawasi anggarannya,” katanya. Optimalisasi pendapatan negara juga dapat menjadi suatu alternatif pembiayaan program perlindungan sosial yang transformatif. Program perlindungan sosial transformatif yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat tentunya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Untuk itu, Doni menyarankan ada tiga hal yang harus diuji dalam alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial transformatif, yaitu; 1) menguji penerapan UU Kesejahteraan Sosial; 2) menguji kapabilitas negara dalam menerapkan program perlindungan sosial; serta, 3) menguji implementasinya di lapangan.

Tim Redaksi Buletin BERGERAK

Tulisan yang lebih lengkap dapat dilihat di http://bit.ly/2ft1dg9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *