Sekali lagi rakyat dipertontonkan sebuah permainan politik oleh partai-partai politik borjuis di Indonesia, ketika DPR mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) tanggal 25 September 2014. Ketika jutaan mata rakyat mengamati proses pengesahan RUU Pilkada menjadi UU, para elit politik sibuk memenangkan kepentingannya masing-masing. Manuver Partai Demokrat yang melakukan “walk out” kemudian memenangkan kepentingan para pemilik modal dan elit politik untuk memperdalam cengkeramannya pada kehidupan rakyat. Manuver Partai Demokrat sesungguhnya sesuai dengan agenda lama mereka untuk mengusung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Pada tahun 2012, pemerintahan SBY melalui Kementerian Dalam Negeri, telah mengajukan usulan RUU Pilkada ini. Dalam usulan RUU Pilkada tersebut disebutkan bahwa hanya bupati dan walikota saja yang dipilih melalui pemilihan langsung, sementara Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Alasannya pun sangat klise, yaitu agar biaya pemilu bisa lebih murah dibanding pemilihan langsung dan mencegah praktek politik uang. Sebelum berakhirnya Pemilihan Presiden 2014 berakhir, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP yang setuju dengan usul pemerintah ini. Namun setelah Pilpres 2014 berakhir, situasi politik pun berubah dap propaganda menghapuskan Pemilukada langsung berkembang tidak hanya pada pemilihan Gubernur, namun juga pemilihan bupati/walikota.

Tentunya kita tidak boleh mengabaikan motif dari pengusungan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD Provinsi ini. Pengusungan wacana ini bukan hanya agar pemilu berbiaya murah atau mencegah praktek politik uang. Bahkan disahkannya UU Pilkada juga bukan hanya pertarungan lanjutan dari Koalisi Merah Putih (pendukung Prabowo Subianto) atau koalisi yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 yang lalu. Pengusungan wacana Pilkada melalui DPRD ini jauh lebih besar dari itu. Untuk itu, penting bagi kita untuk merunut konteks dari pengusungan wacana ini, agar lebih jelas bagi rakyat untuk melihat motif dari Pilkada melalui DPRD Provinsi ini.

Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 menjadi titik mundurnya penguasaan atau dominasi ekonomi para pemilik modal dan penguasa yang terganggu akibat perubahan struktur sosio-ekonomi dan politik pada saat itu. Untuk itu, pemilik modal dan penguasa (atau kita sebut kaum oligarki) membutuhkan arena permainan baru untuk melindungi aset ekonomi dan bisnis mereka selama ini. Kaum oligarki ini mulai memainkan perubahan politik yang terjadi di Indonesia dengan melakukan praktek politik uang, dan hasilnya sangat jelas, yakni biaya pemilu menjadi sangat mahal. Hal ini dilakukan hanya untuk melanggengkan politik massa mengambang serta menjauhkan rakyat dari pembicaraan politik. Pada akhirnya, calon-calon pemimpin daerah harus menyediakan biaya yang sangat banyak untuk menjajal peruntungannya dalam kontestasi politik. Tujuan dari skema ini adalah untuk mencegah kemungkinan adanya alternatif di luar cara berpolitik oligarki tersebut. Rakyat pun menjadi skeptis dan tidak mau tahu dengan proses pilkada. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya angka Golput di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada.

Gangguan terhadap skema politik yang dimainkan oleh kaum oligarki mulai muncul ketika pilkada secara langsung tersebut malah menghasilkan kepala daerah yang tidak sejalan dengan kepentingan oligarki. Sejumlah kecil dari kepala daerah ini menerapkan kebijakan yang sering kali bertabrakan dengan bisnis politik para oligarki. Operasi yang dimainkan oleh para oligarki, seperti penggusuran rakyat miskin, pembangunan jalan tol dalam kota, penjarahan bantuan sosial dan praktek lainnya, berjalan tidak semulus seperti biasanya. Untuk itulah, para oligarki mulai menjalankan skenario untuk menggunakan Pilkada melalui DPRD Provinsi. Skenario tersebut untuk memastikan kepala daerah yang dipilih nantinya akan tunduk dengan skema permainan politik yang dijalankan oleh kaum oligarki.

Pelaksanaan Pilkada melalui DPRD Provinsi, yang nantinya akan menghasilkan kepala daerah sesuai yang diinginkan oleh para oligarki, tentunya juga akan sangat merugikan kepentingan rakyat pekerja. Yang terlihat jelas adalah tertutupnya ruang politik bagi rakyat untuk memunculkan kepala daerah yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu, ruang-ruang perlawanan bagi rakyat pekerja juga akan kembali tertutup. Tidak dapat diabaikan bahwa terbukanya ruang-ruang perlawanan rakyat pekerja dikarenakan, salah satunya, oleh munculnya penguasa-penguasa daerah yang cukup bertoleransi dengan ruang berekspresi bagi rakyat. Jika kepala daerah yang dihasilkan Pilkada melalui DPRD ini sesuai dengan kepentingan para pemilik modal, maka kebijakan sudah dapat dipastikan akan sangat represif terhadap kepentingan rakyat. Sudah jelas bahwa Pilkada melalui DPRD ini juga akan kembali memuluskan kepentingan pemilik modal.

Dari runtutan konteks di atas jelas terlihat bahwa motif pengusungan wacana Pilkada melalui DPRD bukan hanya karena menginginkan biaya pemilu yang murah atau mencegah terjadinya praktek politik uang. Motif dari Pilkada melalui DPRD adalah hanya ingin mengembalikan persoalan-persoalan politik ditangani oleh segelintir elit penguasa dan pemilik modal. Motif yang lainnya adalah jelas ingin kembali membelenggu ruang-ruang politik yang saat ini digunakan oleh gerakan-gerakan rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya.

Untuk itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

  1. Tolak UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengharuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD Provinsi;
  2. Bangun kekuatan gerakan rakyat untuk mencabut UU Pilkada yang hanya menguntungkan kepentingan para oligarki;
  3. Bangun kekuatan gerakan rakyat untuk memobilisasi massa dan melakukan gerakan pembangkangan nasional terhadap partai-partai politik borjuis;
  4. Bangun kekuatan politik alternatif untuk menumbangkan kekuatan oligarki di Indonesia;
  5. Kapitalisme-Neoliberalsime telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *