15.01/PS-KPRI/X/2015

Tolak RPP Pengupahan dan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV

 Lawan Politik Upah Murah

 

Salam Pergerakan,

Pada tanggal 15 Oktober ini, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi IV, yang difokuskan pada masalah ketenagakerjaan. Salah satu poin yang penting di dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV ini adalah mengenai formula penghitungan upah minimum provinsi (UMP) untuk buruh/pekerja di Indonesia. Pemerintah menetapkan basis penghitungan upah setiap tahun ini adalah upah di tahun berjalan yang akan disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Formula penghitungan upah ini jelas sangat berbeda dengan formula penghitungan upah seperti biasanya. Formula penghitungan upah minimum sebelumnya selalu ditetapkan berdasarkan item komponen hidup layak (KHL). Harga-harga kebutuhan pokok yang riil disurvei di pasar dan kemudian harganya dirundingkan dengan Dewan Pengupahan untuk menetapkan nilai upah minimum. Sementara formula penghitungan upah minimum provinsi saat ini hanya hanya mengandalkan upah di tahun berjalan serta disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan formula penghitungan upah minimum provinsi yang baru ini artinya peran dewan pengupahan yang ditiadakan. Padahal di dalam Dewan Pengupahan terdapat utusan atau perwakilan dari serikat-serikat buruh di provinsi tersebut. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak menganggap peran penting dari keberadaan serikat buruh/pekerja. Padahal dengan berserikat dan berorganisasi, maka posisi buruh/pekerja akan terlindungi.

Formula baru mengenai penghitungan UMP ini jelas hanya akan memberikan kepastian bagi para pemilik modal dan pengusaha saja. Melalui formula baru penghitungan UMP ini, maka kenaikan UMP akan flat (tetap), yang artinya terjadi pembatasan kenaikan UMP bagi buruh. Hal ini berarti pemerintahan Jokowi-JK tetap melanggengkan politik upah murah bagi buruh/pekerja di Indonesia.

Lalu apa kepentingan formula baru penghitungan UMP ini? Secara jelas diungkapkan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi bahwa formula baru penghitungan UMP ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para investor atau pemilik modal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa perbaikan iklim usaha menjadi salah satu fokus paket kebijakan IV, untuk mendorong investasi dan perdagangan.

Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (RPP Pengupahan), sanksi pidana bagi pemilik modal atau pengusaha yang melakukan pelanggaran upah dan pembayaran THR juga ditiadakan. Sanksi tersebut dirubah hanya menjadi pelanggaran administratif, seperti teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Sejak Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I hingga Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memberikan insentif dan kemudahan bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Peningkatan investasi untuk memulihkan perekonomian Indonesia selalu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam memberikan kemudahan tersebut. Namun ketika menyorot persoalan perlindungan upah bagi buruh/pekerja, yang sebenarnya dapat merangsang daya beli masyarakat dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi, pemerintah malah tetap melanggengkan politik upah murah.

Terkait dengan salah satu upaya pemulihan perekonomian, maka pengenaan pajak progresif bagi pemilik modal atau perusahaan-perusahaan besar dapat diberlakukan. Namun rancangan produk legislasi yang kontra produktif malah digagas oleh DPR RI untuk mengampuni pengemplang pajak, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak. RUU ini disinyalir malah akan memberikan kelonggaran bagi pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang.

Digagasnya RUU Pengampunan Pajak dan dilanggengkannya politik upah murah menunjukkan bahwa partai-partai politik yang saat ini berada di gedung parlemen sudah tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang rencananya akan diberlakukan dan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia ini jelas-jelas tidak akan sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, sudah saatnya kita mulai berpikir untuk membangun partai politik alternatif dari gerakan rakyat agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Maka dari itu, kami dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:

  1. Menolak dengan tegas formula baru penghitungan UMP yang dicanangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV;
  2. Menolak dengan tegas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang merugikan buruh/pekerja;
  3. Menolak segala bentuk kebijakan pemerintah yang melanggengkan politik upah murah;
  4. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

 

Bandung, 15 Oktober 2015

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)

Narahubung: Anwar Ma’ruf dengan nomor 0812-1059-0010 atau Sapei Rusin dengan nomor 0812-2029-662

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *