ALIANSI RAKYAT BUBARKAN PERHUTANI akan menyelenggarakan temu bicara dengan tema “Memulihkan Semangat Pembaruan Agraria (kehutanan) di Pulau Jawa. Adapun kerangka acuan dari kegiatan tersebut adalah:

Temu Bicara Para Pemangku Agraria (Kehutanan):

Memulihkan Semangat Pembaruan Agraria (Kehutanan) di Pulau Jawa

Sengketa lahan antara (badan usaha) pemerintah dengan masyarakat sering terjadi. Lahan kehutanan (kawasan hutan) adalah salah satu obyek sengketa lahan tersebut. Kawasan hutan yang sarat klaim hak (pemerintah versus masyarakat) pada masa setelah Kolonial Belanda, hingga kini tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang menyeluruh dan memuaskan semua pihak.

Sengketa kawasan hutan di Pulau Jawa, dalam hal ini kawasan hutan Perum Perhutani menjadi hal lumrah tak terselesaikan. Padahal sejak terjadinya nasionalisasi bekas-bekas tanah kehutanan dan perkebunan (partikelir) pada era peralihan dari Kolonial Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia telah mendorong pemerintah saat itu untuk segera melakukan reforma agraria (indikasinya ada Undang-Undang Pokok Agraria-UUPA tahun 1960).

Pelaksanaan undang-undang tersebut, reforma agraria yang termasuk di dalamnya distribusi lahan kehutanan (kawasan hutan) kepada masyarakat, kemudian tak kunjung mewujud. Bahkan dalam perjalanan sejarah keagrariaan, UUPA 1960 dihadang oleh munculnya kebijakan khusus kehutanan yaitu Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 tahun 1967 (sekarang Undang-Undang No.41 tahun 1999). UUPK 1967 menciptakan kondisi di luar tujuan nasionalisasi kehutanan dan perkebunan (partikelir), lahan hutan tidak dapat didistribusikan layaknya tanah yang dibebani hak milik. Lahan hutan adalah milik negara telah menghegemoni kuat kepada para penentu kebijakan di sektor kehutanan.

Sementara itu, kekerasan yang berbuntut kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya) sebagai kesepakatan universal dunia, akibat sengketa kawasan hutan antara (badan usaha) pemerintah dengan masyarakat masih terpapar jelas. Laporan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang dan Ormas Lidah Tani 2006, Perum Perhutani telah melakukan penembakan kepada petani hutan (pesanggem) yang dituduh sebagai pelaku pencurian kayu di kawasan hutan-hutan Perhutani. Pada periode 1998-2006 tercatat terjadi 58 kejadian (penembakan dan penganiayaan terhadap petani) dengan 60%-nya menelan korban tewas di pihak petani.

Kekerasan berupa penembakan dan penganiayaan terhadap petani hutan tersebut, dalam pandangan maupun pernyataan publik dari pihak Perum Perhutani dan Pemerintah, sering dianggap sebagai kesalahan (pelanggaran kemanusiaan) oleh oknum (individu) bukan institusional.

Melihat, menyimak dan memperhatikan berbagai alasan-alasan di atas, sudah saatnya para pihak pemangku kepentingan agraria, kehutanan, dan sumberdaya alam untuk memulai kembali bagaimana menemukan penyelesaian sengketa lahan hutan di Pulau Jawa dalam konteks reforma agraria (pembaruan agraria) yang belum pernah tuntas dilakukan di Indonesia.

Tujuan

Temu bicara para pemangku agraria (kehutanan) yang bertemakan “Memulai Kembali Semangat Pembaruan Agraria” bertujuan untuk:

  1. Mendapatkan pandangan para pakar agraria (kehutanan) dan masyarakat sipil tentang potensi penyelesaian sengketa lahan kehutanan di Pulau Jawa.
  2. Membaca kembali berbagai pelanggaran-pelanggaran HAM dan EKOSOB yang dilakukan (badan usaha) pemerintah sehingga ada “alih kewenangan” atas penguasaan agraria (kehutanan) dari badan usaha pemerintah ke masyarakat sebagai upaya pemenuhan HAM dan EKOSOB melalui demokratisasi sumberdaya agraria (hutan).
  3. Menemukan pandangan-pandangan baru yang memberikan kontrol terhadap pelaksanaan PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) agar sesuai dengan pemerataan distribusi lahan (agraria/kehutanan) yang bekeadilan sosial dan lingkungan.
  4. Konsolidasi peran ornop-ornop pendukung gerakan demokratisasi sumberdaya hutan, gerakan tani dan lingkungan hidup.

Waktu, Tempat, Tema dan Peserta

Temu bicara akan dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2008 pukul 09.00-selesai, dengan menghadirkan para pengiat Ornop yang perhatian terhadap persoalan HAM, gerakan tani, sumberdaya alam dan hutan. Perhelatan ini akan bertempat di Ruang Diskusi Kantor Seketariat Sawit Watch,  Jl. Sempur Kaler No. 28, Bogor.

Tema yang akan dibahas sebagai berikut:

  1. Perspektif Kehutanan: “Alih kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dari badan usaha pemerintah kepada masyarakat, mungkinkah?”. Oleh: Haryadi Kartodiharjo (Pengamat Kehutanan/Presidium DKN)
  2. Perspektif Reforma Agraria: “Bayangan kendala utama Pelaksanaan PPAN bagi lahan hutan.” (BPN/Pakar Hutan Desa/Pakar Pedesaan/Pakar Reforma Agraria). Oleh: Gunawan Wiradi (Pemerhati Gerakan Reforma Agraria)
  3. Perspektif HAM dan EKOSOB: “Potensi penyelesaian sengketa lahan kehutanan dalam menjawab pemenuhan HAM”. Oleh: M. Ridha Saleh (Wakil Ketua Komnas HAM RI)

ALIANSI RAKYAT BUBARKAN PERHUTANI

Sekretariat: Jl. Tegalparang Utara 14 Mampang Jakarta Selatan 12790

Telp 021-79193364 Fax 021-7941673; Simpul Bogor 0251-352171; Email: bubarkanperhutani@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *