Serikat Petani Pasundan (SPP) mensinyalir bahwa, terjadi dialog sepihak antara Solihin GP Cs (mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Kodam Siliwangi) dengan pihak Polda Jabar, dimana Solihin GP Cs telah menyudutkan Serikat Petani Pasundan, sekitar minggu kedua bulan Juni yang lalu.

Bahwa, pada hari ini telah keluar statemen Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Dade Achmad, bahwa Kepolisian Daerah (POLDA) Jabar, menerjunkan 300 Personil Polisi (PR, Senin 16 Juni 2008) diwilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari unsur Brimob, Reserse, Intelkam dan sejumlah satuan lainnya. Polda Jabar bekerjasama dengan PT. Perhutani yang akan menggelar operasi diwilayah Perhutani.

Sehubungan dengan hal tersebut, SPP memberikan statement dan klarifikasi sebagai berikut:

  • Bahwa yang mengaku-ngaku tokoh Jawa Barat yang tergabung dalam DPKLTS dalam hal ini Solihin GP Cs, sudi kiranya Bapak menelaâah kembali ketokohannya. Apakah benar tokoh atau hanya mengaku-ngaku tokoh yang mengidap penyakit pos power sindrome atau sebagai calo dari proyek GNRHL yang nilainya puluhan milyar yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan maupun PERHUTANI, yang selama ini memang selalu mereka tangani. Disamping itu khususnya Solihin GP, tidak lebih dari oportunis politik yang pada jaman Orde Baru menjilat kepada Soeharto, dijaman Reformasi merasa paling dekat dengan Megawati dan dijaman SBY merasa paling deket dengan SBY, bahkan dalam PILKADA Jabar yang lalu dia merupakan ikon dalam kampanye bagi calon Gubernur Dani Setiawan yang nyata-nyata kalah telak. Lebih jauh dia sering mengatasnamakan Pecinta Lingkungan Hidup, padahal nyata-nyata merupakan agen peserta proyek PERHUTANI, yang mana justru PERHUTANI merupakan agen perusak hutan yang ada di Jawa Barat dan merupakan sarang korupsi yang tidak pernah disentuh oleh aparat penegak hukum, dimana PERHUTANI telah mengalih fungsikan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi (kebun pinus, kebun jati ataupun kebun mahoni).
  • Mohon untuk ditelusuri lebih jauh lagi secara komprehensip apakah yang disebutkerusakan hutan di Jawa Barat adalah hutan alam atau hutan produksi (kebun pinus, kebun Jati, atau kebun mahoni) yang memang ditebang habis pada periode 1999-2000-an hal itu dikarenakan PERHUTANI merasa ketakutan oleh issu Otonomi Daerah, dimana harus ada pembagian presentase 30% untuk Kabupaten 20% untuk Propinsi dan 50% untuk pengusaha, sehingga seluruh tanaman kayu tersebut baik yang usia tebang atau bukan dihabiskan. Malah yang kami hawatirkan dari hasil penebangan dan penjualan kayu tersebut tidak dimasukan ke kas Negara dan masyarakat yang dijadikan kambing hitam sebagai pencuri kayu. Namun sampai saat ini belum ada penelitian dan penyelidikan dari aparat penegak hukum mengenai hal tersebut.
  • Setelah adanya program GNRHL dengan anggaran 2 triliun dimana Propinsi JABAR mendapatkan anggaran terbesar, mereka melakukan penanaman tidak hanya pada lahan-lahan yang telah habis ditebang sebagaimana pada poin 2, akan tapi masuk juga pada wilayah-wilayah hutan alam dengan cara menjarah dan menebang dulu kayu-kayu rimba yang besar dan menggantikanya dengan tanaman dari proyek GNRHL dengan berkedok program PHBM. Dari program ini telah membuat perhutani mendapat tiga keuntungan :
  1. Mendapatkan kayu rimba dengan anggaran yang sangat besar
  2. Memanfaatkan anggaran proyek reboisasi
  3. Memanfaatkan anggaran proyek PHBM

Sama dengan hal diatas, hal ini pun belum ada penyidikan secara komprehensip bahkan sampai hari inipun kegiatan penebangan kayu rimba dengan kedok PHBM masih berlanjut, yang terdekat terjadi di Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis dan Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis.

  1. Bahwa Ijin penebangan, pengawasan dan distribusi hasil produksi termasuk kayu rimba dipegang secara monopoli oleh PERHUTANI. Maka sangat ironis apabila ilegal loging dituduhkan pada masyarakat, karena sekalipun terjadi penebangan dan pencurian yang tidak bisa diamankan dilokasi, seharusnya PERHUTANI bisa mengamankan dijalan ataupun operasi ke tukang matrial atau tempat penggragajian, dengan  demikian akan mempersulit bagi para pelaku ilegal loging karena harus melalui tiga rute. Terlebih-lebih sarana transportasi di JABAR berbeda dengan diwilayah-wilayah lain seperti Kalimantan dan Sumatera, karena tidak ada alternatif lain selain jalan raya (jalan darat). Bahkan dari beberapa peristiwa ilegal loging membuktikan kasus-kasus yang terjadi di Harumandala, Desa Pagerbumi dan Kertajaya Kecamatan Cigugur yang selama ini tertangkap selalu melibatkan oknum aparat dan Perhutani sendiri, bahkan terakhir kejadian yang tertangkap melibatkan oknum Angkatan Darat. Lebih jauh lagi pada beberapa bulan yang lalu ada issu yang beredar kuat telah kehilangan kayu di TPK Emplak Kecamatan Kalipucang yang dikelola PERHUTANI senilai 2 Milyar, tetapi sangat disayangkan kejadian ini tidak diumumkan di media massa dan tidak ada penyidikan dari penegak hukum.
  2. Di Kecamatan Cigugur yang saat ini selalu dipublikasikan oleh berbagai media masa tentang kerusakan hutan. Sebenarnya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan rentetan kejadian pencurian kayu yang dilakukan secara sistematis, mulai dari Desa Selasari, Bangunkarya Kec. Banjarsari, Kalipucang dan Kecamatan Purbahayu yang berjalan sejak tahun 2001. Penebangan ini dilakukan atas kerjasama PERHUTANI dan preman lokal yang dimobilisir oleh PERHUTANI dan ini semua bukan menjadi rahasia umum lagi, dimana proses penebangan yang dilakukan oleh PERHUTANI tidak melibatkan pihak Kepolisian secara pormal sebagai pengawas begitupun dengan penebangan lain, sehingga dengan demikian sangat patut dicurigai adanya unsur KORUPSI di tubuh PERHUTANI. Tegasnya, proses penebangan yang telah dilakukan secara monopoli oleh PERHUTANI dalam arti tidak melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan secara pormal, dapat berpotensi penyimpangan dan pencurian. Malah disinyalir issu ilegal loging adalah upaya yang disengaja untuk memuluskan kelompok ilegal loging dan mendiskreditkan masyarakat, karena pada gilirannya setelah penebangan dan pengambilan hasil kayu PERHUTANI meminta bantuan Kepolisian seolah-olah ada pencurian dan masyarakat selalu dalam posisi disudutkan.   
  3. Serikat Petani Pasundan (SPP) yang beranggotakan 421.000 orang yang tersebar diwilayah Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bandung, Kab. Tasik, Kab. Ciamis dan Kab. Garut, dimana program strategisnya adalah disamping mendorong masyarakat mendapatkan akses terhadap Sumber Daya Alam, juga melakukan Penataan Lingkungan dalam upaya mengembalikan fungsi hutan. Ada beberapa wilayah yang kami anggap berhasil dalam upaya mengembalikan fungsi hutan secara swadaya, diantaranya:
  • Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut,
  • Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya,
  • Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, dan
  • Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis.

Dimana justru tanah-tanah yang dikelola oleh masyarakat tersebut merupakan lahan diterlantarkan oleh PERHUTANI setelah kayu-kayunya diambil oleh PERHUTANI dan tidak ditanami kembali.

Kalau memang Serikat Petani Pasundan (SPP) benar-benar jahat, sejahat apa yang disampaikan oleh kelompok Solihin GP, tentunya akan mendapatkan protes atau perlawanan yang sangat luas dari masyarakat Jawa Barat sebagaimana Jemaat Ahmadiah, begitupun sebaliknya DPKLTS jika betul mendapatkan legitimasi dari masyarakat luas, tentunya mereka akan mendapatkan dukungan dan tidak akan merengek-rengek ke pihak POLDA Jabar.

Kejadian ini sempat terjadi juga pada tahun 2003, dimana kelompok ini (DPKLTS) mendesak KAPOLDA yang pada saat itu di pimpin oleh Bapak Mayjen. Dadang Garnida, dan KAPOLDA Jabar meresponnya melalui Operasi Wanalaga Lodaya, namun hasilnya justru mencoreng nama baik POLDA Jabar dan karir

KAPOLDA nya hancur dan bahkan berkembang issu adanya biaya Operasi yang diberikan oleh Departemen Kehutanan, akan tetapi yang keterima POLDA Jabar hanya 900 Juta dan sisanya dipakai oleh kelompok ini bekerjasama dengan PERHUTANI untuk melakukan reboisasi, padahal anggaran 5 (Lima) Milyar itu hanya Operasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas dan untuk merespon secara objektif baik dipihak Solihin GP maupun dari SPP, kami mohon Bapak mengirimkan tim yang benar-benar objektif dan meneliti langsung ke lapangan atas kejadian sebenarnya dari laporan yang diberikan Solihin GP maupun dari klarifikasi kami diatas. Karena kami khawatir keberhasilan KAPOLDA dalam memimpin tegaknya hukum dan pengayoman terhadap masyarakat di Jawa Barat yang selama ini kami anggap paling berhasil dari Kapolda-kapolda sebelumnya terutama menangani kasus-kasus besar seperti PILKADA, Aksi Petani maupun Buruh, Aksi Penolakan Kenaikan BBM, termasuk konflik antar kelompok Islam yang dipicu oleh kemunculan kelompok Ahmadiah, justru akan ternodai apabila Bapak mendengar secara sepihak yakni dari yang mengaku-ngaku tokoh dan penyelamat lingkungan hidup yang sebenarnya adalah calo proyek. Karena SPP merupakan sentral dan Barometer serta bagian strategis dari Gerakan Sosial lain di Jawa Barat maupun di Indonesia yang memiliki banyak dukungan, artinya apabila kami disentuh dengan sewenang-wenang tentunya kami akan melakukan gerakan perlawanan terhadap calo-calo proyek tersebut. Selanjutnya apabila kami baik secara organisasi maupun secara individu melakukan tindakan kekeliruan / bertentangan dengan hukum, maka kami siap mempertanggung jawabkannya sebagaimana selama ini kerjasama yang sering dilakukan dengan pihak Kepolisian tingkat Kabupaten (KAPOLRES), dimana apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, maka kami tidak menghalangi upaya Kepolisian dan memproses secara hukum tanpa pernah melakukan tindakan protes sekalipun dan kerjasama ini sudah dilakukan lebih dari 10 Tahun.

Lebih jauh lagi dalam kesempatan ini kami mohon Bapak tidak hanya meneliti kasus-kasus masyarakat, akan tetapi juga bisa mengungkap kasus KORUPSI yang dilakukan oleh PERHUTANI.

Demikian kiranya klarifikasi yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *