Naiknya Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia ketujuh sempat membangkitkan harapan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Joko Widodo atau Jokowi yang bukan berasal dari elit-elit politik ‘lama’ diharapkan mampu untuk mewujudkan apa yang selama ini diimpikan sebagian besar rakyat, yaitu kehidupan yang lebih baik, harga-harga barang yang murah, pendidikan dan kesehatan gratis, tidak adanya penggusuran dan perampasan lahan, berpihak kepada sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadi buruh dan lain sebagainya.
Tetapi, hampir satu tahun pemerintahannya berjalan, perlahan-lahan harapan itu hilang. Harga malah semakin mahal, kesehatan dan pendidikan makin tak terjangkau, penggusuran masih saja menghantui rakyat miskin, perampasan lahan masih dialami petani, politik upah murah masih diterapkan. Berbagai praktek tersebut masih diterapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan dalil pembangunan yang entah untuk siapa dan demi masuknya investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintahan Jokowi-JK bersama partai-partai politik di parlemen tidak berubah atau sama saja seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang tidak berpihak kepada para pemilik modal dan penguasa.
Di tengah terpuruknya harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang akan membawa kesejahteraan, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) berpandangan bahwa akar permasalahan yang selalu membuat rakyat tidak sejahtera ada pada pihak pembuat kebijakan yang menyangkut rakyat. Kebijakan yang ada selama ini dibuat oleh segelintir elit dan pemodal. Elit-elit dan pemodal ini mendapatkan kekuasaan melalui partai politik. Dengan kata lain, rakyat akan terus mengalami penindasan selama kehidupannya diatur oleh elit, pemodal, dan partai politik yang berbeda kepentingannya dengan rakyat. Melalui Konferensi Wilayah Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Jawa Barat ini, KPRI kembali menegaskan pentingnya rakyat untuk berpolitik agar dapat merebut kekuasaan politik demi kebaikan rakyat banyak. Negara akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat banyak jika rakyat membangun partai politiknya sendiri, ikut serta dalam Pemilu dan merebut kekuasaan dari tangan para pemodal dan para elit politik tersebut. Inilah kunci agar kehidupan rakyat dapat lebih baik.
Di sisi lain ketika berbicara tentang konflik sosial yang ada di jawa barat seperti korban bencana sosial JATIGEDE yang berdampak tehadap perampasan ruang hidup kurang lebih 14.300 kk di paksa pindah dari tanah kelahiranya dan banyak lagi cikal bakal bencana sosial yang di sebabkan oleh masifnya arus modal di sektor tambang,industri dan infrastruktur penunjangn,terutama di kawasan jawa barat selatan dengan lahirnya PERDA PROV JAWA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN SELATAN TAHUN 2010-2029 yang di dalamnya berisi tentang pengembangan sektor SDA di kawasan darat maupun laut. Tidak hanya itu kebijakn di sektor buruh juga dengan lahirnya PERDA JABAR NO 6 TAHUN 2014 Tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan, semakin memeperlihatkan arogansi penguasa di jawa barat dalam merebut dan menjadikan rakyat sebagai objek exploitasi artinya peluang perampasan hak rakyat di jawa barat dewasa ini di legalisasi dalam bentuk sebuah kebijakan pemerintah daerah yang tentunya harus di sikapi oleh seluruh elemen rakyat yang sadar dan harus kita sadarakan akan sebuah perlawanan politis dalam bentuk berdirinya sebuah kekuatan politik yang di bangun langsung oleh rakyat .
Kebutuhan untuk membangun partai politik rakyat ini sudah disadari oleh banyak organisasi gerakan rakyat, salah satunya adalah KPRI, yang didirikan pada 2003 dan dikukuhkan melalui Kongres pertamanya pada 2005. KPRI sendiri berawal dari penyatuan organisasi-organisasi rakyat lintas sektoral, dan dibangun secara partisipatif dari bawah atau dari rakyat. Pada kongres ketiganya di tahun 2011, anggota KPRI terdiri dari 7 federasi nasional yang memayungi 69 serikat tingkat lokal dan tersebar di 21 provinsi serta 121 kota/kabupaten. Ketujuh federasi nasional yang saat ini menjadi anggota KPRI adalah Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Gerakan Masyarakat Adat (Gema), Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GASBI), dan Kesatuan Buruh Indonesia (KBI), serta beberapa calon anggota termasuk dari sektor Miskin kota seperti SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia).
Untuk di wilayah jawa barat itu sendiri KPRI sudah memiliki anggota dari beberapa anggota federasi Serikat Petani Pasundan (SPP),Serikat tani kerakyatan sumedang (STKS),PIRS,FSPK,Partai Rakyat Pekerja(PRP),Serikat Nelayan Tradisional (SNT),Forum aspirasi Rakyat dan mahasiswa ciamis (FARMACI),Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat (FPMR).Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG),Himpunan Petani Nelayan Sukabumi (HPNS), Serikat Tani Indramayu (STI),Serikat Petani Karawang (SEPETAK),Serikat Tani Cianjur (STC),Serikat Perjuangan Rakyat (SPRI),
Konferensi Wilayah KPRI Jawa Barat merupakan suatu wujud pembangunan struktur organisasi KPRI di tingkat wilayah provinsi Jawa Barat, yang nantinya akan dilanjutkan hingga tingkat kota/kabupaten bahkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Sebelumnya KPRI sudah mendirikan struktur organisasi KPRI di wilayah Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan DKI Jakarta. Dalam waktu dekat KPRI juga akan membangun struktur organisasi KPRI di wilayah Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Tengah, Lampung dan wilayah-wilayah lainnya.
Selain membangun struktur organisasi KPRI di wilayah Jawa Barat, dalam Konferensi Wilayah ini juga akan dirumuskan berbagai program-program yang berpihak kepada rakyat. Cita-cita yang hendak diwujudkan KPRI adalah terwujudnya sistem pengelolaan hidup bersama yang berkeadilan sosial dan berkesetaraan dengan berpedoman pada pemenuhan keselamatan hidup rakyat; kelangsungan pelayanan alam; peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan terhadap rakyat dan peningkatan produktivitas serta kesejahteraan rakyat. Singkatnya, suatu tatanan dengan kultur dan etos ekonomi-politik yang tidak berwatak individualistik dan kapitalistik seperti sekarang ini.
Berbagai program tersebut saat ini telah dicoba dirumuskan dalam program politik dan program ekonomi yang dirumuskan oleh KPRI, melalui pembangunan struktur KPRI wilayah, pembangunan koperasi di berbagai sektor masyarakat serta memunculkan produk-produk ekonomi yang berasal dari anggota-anggota KPRI, seperti kopi, budi daya makanan olahan, serta produk ekonomi lainnya. Melalui konferensi wilayah KPRI Jawa Barat ini, kami ingin kembali menegaskan bahwa rakyat harus berpolitik dengan membangun partai politiknya sendiri. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Bandung, 18 Oktober 2015
Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
Wilayah Jawa Barat