Bandung, 7 Desember 2011 – “Persoalan buruh adalah persoalan panjang negeri ini, persoalan yang juga menyangut harga diri bangsa, lihat saja rakyat pekerja Indonesia saat ini dimobilisasi ke dalamnya sebagai kuli-kuli pasar bebas tanpa jaminan keselamatan dan kesejahteraan”.

Demikian dikatakan Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Merdeka (KSN) M. Muchtar, pada acara Deklarasi dan Konferensi Nasional Buruh Se-Indonesia 7 Desember 2011 di Bandung, dengan tema “Membangun Persatuan Gerakan Buruh Multisektor”

Menurut Muchtar, kaum buruh Indonesia dibiarkan bersaing dengan pengusaha yang menguasai tanahnya sendiri dengan teknologi dan modal besar, tanpa perlindungan. Posisi buruh seperti terasing di negeri sendri maupun para TKI di luar negeri.  Pada tahun 2010,  di Indonesia ada 65 persen pekerja kontrak dan outsourcing, itu berarti  hanya tinggal 35 persen pekerja tetap dari 33 juta pekerja formal di Indonesia, ini sebuah pengabaian.

“Jika tenaga kaum buruh diasingkan, keringatnya diperas tanpa diberi tunjangan yang jelas, maka itu beraeti pemerintah tengah menghacurkan elemen rakyat yang paling dibutuhkan,” ujar Muchtar seraya menambahkan semua itu terjadi akibat subordinasi sistem patriarki dan imperialis-neoliberalisme.

Lebih jauh Muchtar menegaskan,  gerakan buruh di Indonesia sampai saat ini belum dapat mentransformasikan agenda perjuangan normatifnya menjadi perjuangan politik kelas. Gerakan buruh saat ini masih sebatas berjuang di tingkat serikatnya atau federasi serikat buruhnya, bahkan ada kemungkinan belum mampu membangun front permanen dengan sesama federasi buruh.

Persatuan gerakan buruh masih dimaknai untuk kebutuhan aksi temporer, seperti Mayday, tidak berusaha untuk merangkul organisasi yang sama-sama berada di arena kontradiksi kapitalis, baik yang berkarakter kelas (petani, nelayan, miskin kota) maupun yang berkarakter non-kelas (seperti perempuan, mahasiswa, lingkungan, HAM).

Menjawab tantangan ini, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) melakukan terobosan melalui kongres untuk mempersatukan sektoralisasi dan hirarki white collar dan blue collar yang sengaja diciptakan Orde Baru melalui  istilah pegawai, karyawan, pekerja dan buruh.

“Kami merebut kembali istilah buruh sebagai identitas politik tenagakerja-upahan yang memiliki Relasi dengan perusahaan. Identitas politik ini merupakan bahasa front persatuan gerakan buruh Yang secara bersama-sama  melawan privatisasi, sistem kerja kontrak dan outsourcing,” kata Muhtar semangat.

Konges berupaya membangun front persatuan multisektoral,yang bereks-ekspansi ke territorial Indonesia dari Aceh sampai Papua, terutama yang telah nyata mengalami kontradiksi dengan kapitalisme. Persatuan ini signifikan untuk melawan persatuan oligarki politik dan ekspansi korporatis kapital global.

Sebenarnya problematika perburuhan berkutat pada Ekspansi kapital korporasi global, yang  menuntut aturan sistem kerja kontrak dan outosurcing sebagai senjata paling ampuh untuk memastikan ketersediaan buruh yang bisa diupah murah. Sistem kerja kontrak dan outsourcing mempermudah para pemilik modal untuk memecat buruhnya, jika dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Problem perburuhan juga berkaitan dengan kerentanan kualitas hidup akibat relasinya dengan  produksi tidak sebanding dengan relasinya terhadap barang-barang konsumsi domestik. Survival ekonomi rumah tangga buruh selama ini telah ditopang oleh hutang yang berkisar antara Rp 400.000,- – Rp 5.000.000,- perbulan, yang berputar di kalangan sesama buruh dan kepada rentenir (survey Inkrispena, 2010) demi memperoleh dana tunai untuk pemenuhan kebutuhan domestik, membayar kredit otomotif serta sewa rumah

“Untuk mencapai tahap persatuan dan perlawanan multisektor dipersyaratkan pembangunan identitas politik dalam bahasa persatuan, kepemimpinan, karena  sekali pun kaum buruh hidup di zaman kemerdekaan nasional, namun ekonomi Indonesia tidak berubah dari ekonomi di masa kolonial,” tambahnya.

Yang tak kalah penting dari buruh  ialah pasar perdagangan bebas yang mentransformasi rakyat menjadi konsumen, kedaulatan konomi-politik ada di tangan pedagang dan investor besar,  dan rakyat pekerja ralienasi dari tanah, kerja dan identitas kesejahteraan lokal/kebangsaannya.  Struktur ekonomi neoliberal membuka ekspansi kapital korporasi global yang telah mengalami konsolidasi secara  rapi di masa reformasi.

Menurut Muchtar, dalam kongres ini  Target Pembahasan Sektor Buruh antra lain Pemetaan integrasi aksi di bidang ekonomi dari gerakan buruh dengan gerakan petani, nelayan, miskin kota, perempuan, sektor informal, Pemetaan integrasi aksi di bidang politik dari gerakan buruh dengan gerakan petani, nelayan, miskin kota, perempuan, sektor informal,Pemetaan  integrasi aksi di bidang organisasi  dari gerakan buruh dengan gerakan petani, nelayan, miskin kota, perempuan, sektor informal.

Dari situ akan dihasilkan Output ter-petakan-nya integrasi aksi di bidang ekonomi dari gerakan buruh dengan gerakan petani, nelayan, miskin kota, perempuan, sektor informal,Terpetakannya integrasi aksi di bidang politik dari gerakan buruh dengan gerakan petani, nelayan, miskin kota, perempuan, sektor informal.Rumusan tentang strategi aksi dan pembangunan infrastruktur persatuan buruh dengan petani, nelayan, miskin kota, perempuan, sektor informal, di bidang ekonomi, politik dan organisasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *