Terjadi pemanggilan, awalnya atas empat orang petani anggota Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS) oleh Polres Sumedang atas laporan dari manajemen PT. Subur Setiadi Corp (SSC), dengan tuduhan menduduki lahan orang lain tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Perpu No. 51/1960, adapun status mereka adalah sebagai tersangka. Perkembangan terakhir jumlah petani yang berstatus tersangka bertambah hingga keseluruhannya menjadi enam orang. Tanggal 28 Mei 2008 para petani melaporkan adanya pemanggilan tersebut ke STKS.

Versi petani, mereka menggarap di lahan PT. SSC atas seijin perusahaan dan ini dapat dibuktikan dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun versi pelapor, para petani itu menggarap di lahan milik pribadi, seseorang yang diketahui berdomisili di Jakarta.

Sampai saai ini, proses hukum masih di tingkat penyidikan di Polres Sumedang,

Upaya yang dilakukan:

  1. Melakukan komunikasi lewat korespondensi dengan aparat terkait oleh Apih Safari sebagai upaya mencegah proses berlanjut, karena masih memungkinkan untuk dilakukannya musyawarah mengingat substansi persoalan yang dinilai tidak terlalu berat.
  2. Namun sebagai upaya antisipasi, telah ditunjuk LBH Bandung sebagai Pengacara yang akan mendampingi dalam proses hukum selanjutnya.
  3. Disamping itu diupayakan juga penyelesaian pada pokok persoalan, yakni mengenai bagaimana BPN agar tidak memperpanjang masa operasi HGU PT. SSC. Sehunbungan dengan upaya penyelasaian tersebut, proses advokasinya dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *