CIANJUR, (Pikiran Rakyat).- Perwakilan petani penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kampung Cibolang Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur. Mereka berharap LBH Cianjur bisa memperjuangkan nasibnya sehingga bisa tetap menggarap lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya. Sebab para petani penggarap khawatir kehilangan mata pencaharian, menyusul adanya rencana pihak perusahaan akan memperpanjang izin HGU sekaligus menggunakan lahan yang selama ini digarap petani.

Salah seorang perwakilan petani penggarap, Asep Dimyati (48) asal Kampung Cibolang Desa Mulyasari, Kec. Mande, Selasa (12/10) mengungkapkan, harapannya agar LBH Cianjur bisa membantu permasalahan hukum agraria yang sedang dihadapinya. “kami minta bantuan hukum atas permasalahan yang sedang kami hadapi dengan pihak perusahaan. Kami ingin tetap bisa menggarap lahan itu karena merupakan tumpuan hidup keluarga,” ujarnya di Kantor LBH Cianjur, Jl. Siti Bodedar Kaum Cianjur.

Menyikapi hal tersebut, Ketua LBH Cianjur, D. Muharam Junaedi mengatakan, pihaknya berjanji akan mengadvokasi ratusan petani penggarap terkait permasalahan agraria dengan pemilik ijin Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang sudah lama digarap petani. Dia menegaskan, pihaknya siap memperjuangkan nasib petani penggarap sampai rencana pengambil alihan lahan oleh perusahaan pemilik izin HGU tidak jadi dilaksanakan. Sebab pihaknya menilai semangat reforma agraria saat ini masyarakat mempunyai hak hidup sejahtera untuk mengelola tanah negara.

“Warga di sana sudah lama menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam di atas lahan tersebut, kalau sampai diambil alih oleh pihak perusahaan, lalu ke depannya mereka akan seperti apa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan menempuh sejumlah upaya mediasi dan hukum terkait permasalahan tersebut. Misalnya, mengirimkan lembaran surat penolakan warga atau petani penggarap ke sejumlah pihak terkait termasuk ke presiden RI. “Melalui surat kami mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar tidak memperpanjang ijin HGU dari perusahaan bersangkutan yang akan habis pada Desember 2010 mendatang,” ujarnya.

Dijelaskan, bila HGU itu diperpanjang, rencananya lahan tersebut akan dijadikan perkebunan Albasial seperti disampaikan pihak perusahaan kepada warga setempat. Itu artinya akan menggusur para petani yang selama ini menggarap lahan disana. Selain itu, pihak perusahaan akan memberikan konvensasi, tetapi nilai yang akan diberikan perusahaan sebesar Rp 300/m2 sangat tidak manusia dan sama artinya dengan upaya pengusiran secara halus terhadap keberadaan warga di atas lahan tersebut.

“Ini menyangkut politik perijinan yang sangat menyengsarakan rakyat, kalau dibiarkan rakyat bisa marah,” ujarnya. Pihaknya meminta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di atas lahan tersebut karena dikhawatirkan akan memancing emosi petani penggarap, sehingga bisa memicu terjadinya konflik horizontal. (A-116/das)***

sumber:http://www.pikiran-rakyat.com/node/124513

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *