1. Bentuk satu pintu institusi pencatatan, perencanaan dan pemberian izin penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  2. Rencana ulang bidang pertanahan secara nasional dalam hal alokasi peruntukan, luas untuk jaminan ekologis, budidaya pertanian, hunian, infrastruktur, perindustrian dan kantor pemerintahan, karena perencanaan yang sekarang di buat pada abad delapan belasan;
  3. Sinergikan undang–undang pengaturan pertanahan dan buat payung hukum yang bersumber dari pasal 33 undang – undang dasar 1945;
  4. Rubah sistem tata kelola/usaha yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau swasta skala besar dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah negara serta larang dengan tegas badan usaha milik negara/swasta skala besar yang usaha di bidang perkebunan karena bersaing dengan rakyat yang sudah mampu melakukannya. Dan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi pancasila;
  5. Hapus segala kewenangan atau perizinan perusahaan yang bergerak di bidang hak pengelolaan hutan/hph, hutan tanaman industri/hti dan pertambangan karena bertentangan dengan prinsip–prinsip ekologis. Kalaupun dibutuhkan jenis tanaman untuk industri seperti pinus, jati, mahoni itu tidak di tanam di kawasan hutan tapi di lahan yang sebelumnya sudah di uji kelayakannya, adapun hutan seharusnya dikelola dan dibiayai secara langsung oleh negara;
  6. Rubah posisi perusahaan badan usaha milik negara di bidang perkebunan menjadi bergerak di sektor niaga, industri pengelolaan pasca panen/industri teknologi penunjang sektor pertanian dan perkebunan;
  7. Bentuk kelembagaan pengontrol yang akuntabel dalam hal pemberian hak kelola tanah skala luas dan bentuk satgas khusus penertiban pertanahan;
  8. Bentuk peradilan tentang pelanggaran hak pengusaan atas tanah yang berlebihan karena tanah mempunyai fungsi sosial berarti kepemilikan dan penguasaan tanah harus dibatasi luasan dan batasan waktunya harus disesuaikan dengan rencana jangka menengah atau rencana jangka panjang pemerintah;
  9. Prioritaskan pembangunan dan politik anggaran di sektor agraris dan penyelamatan ekologis;
  10. Catat dan lindungi masyarakat yang menggarap tanah negara baik yang sudah ada izin maupun yang belum;
  11. Tertibkan dan cabut izin penguasaan tanah yang luas dan tidak memberikan manfaat seperti hgu, hph, hti dan kembalikan kepada negara untuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk kemakmuran rakyat;
  12. Pembangunan industri harus diperuntukan untuk menunjang pembangunan di sektor agraris/pertanian karena selama ini pembangunan seperti dam/bendungan hanya untuk kepentingan industri makro, sehingga mengakibatkan petani menjadi buruh dan buruh menjadi kaum miskin kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *