Salam Pergerakan,

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia kembali merampas lahan masyarakat adat di Indonesia. Perampasan lahan tersebut dialami oleh masyarakat adat Semunying Jaya. Mayoritas warga Semunying Jaya adalah masyarakat adat Dayak Iban, satu-satunya komunitas Dayak yang sejak lama ada di Kabupaten Bengkayang.

Sejak tahun 2004 lahan masyarakat adat Semunying Jaya tersebut dirampas oleh PT. Ledo Lestari. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT. Duta Palma Nusantara Group. Sudah 11 tahun ini, PT Ledo Lestari melakukan aktivitas pembabatan hutan adat dan hutan produksi dengan cara membakar lahan. Pembakaran lahan tersebut dilakukan guna proses land clearing. Padahal, di dalam hutan adat seluas 1.420 hektar tersebut terdapat kuburan tua, sumber air bersih, situs keramat serta berbagai jenis tanaman masyarakat lainnya. Pasalnya, pada 15 Desember 2009, Bupati Bengkayang Yakobus Luna telah mengukuhkan kawasan tersebut menjadi hutan adat warga Semunying Jaya, dengan nama Semunying Kolam, seluas 1.420 hektar. Penguasaan lahan adat oleh PT. Ledo Lestari itu jelas menutup akses masyarakat adat ke hutan tersebut.

Perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari terhadap masyarakat adat Semunying Jaya bukanlah tanpa perlawanan. Berbagai cara telah dilakukan oleh masyarakat adat Semunying Jaya untuk menghentikan aktivitas PT. Ledo Lestari dan mendapatkan ganti rugi. Dialog dengan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) hingga mengadukan masalah ini ke Komnas HAM telah dicoba. Tindakan PT. Ledo Lestari yang diadukan masyarakat kepada Komnas HAM adalah pemaksaan dan perampasan lahan, penggusuran tanpa ganti rugi, tidak pernah ada sosialisasi, tidak menghargai adat budaya masyarakat serta intimidasi aparat keamanan.

Hasil pemantauan Komnas HAM pada 2007 menemukan indikasi berbagai pelanggaran HAM, seperti hak hidup atau mempertahankan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, serta pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Hasil temuan ini sudah disampaikan kepada Bupati Bengkayang, PT. Ledo Lestari, DPRD, TP3K dan pihak terkait lainnya di Bengkayang dan Provinsi Kalimantan Barat. Namun tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Pada 2009, Komnas HAM kembali membentuk tim untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Semunying Jaya oleh PT. Ledo Lestari. Hasil rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pun sama seperti hasil temuan yang pernah diperoleh pada tahun 2007. Namun lagi-lagi, tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait yang diberikan rekomendasi oleh Komnas HAM.

Karena tidak pernah ada tindak lanjut yang serius dari pemerintahan setempat, masyarakat adat Semunying Jaya juga pernah penyitaan terhadap hampir semua kendaraan operasional serta menutup tempat pembibitan dan menutup perkantoran PT. Ledo Lestari pada tahun 2009. Namun aparat kepolisian kemudian menahan dua warga masyarakat adat Semunying Jaya.

Perjuangan masyarakat adat Semunying Jaya telah sampai di meja hijau pada tahun 2014. Masyarakat adat Semunying Jaya menggugat secara perdata pihak PT. Ledo Lestari dan Bupati Bengkayang ke Pengadilan Negeri Bengkayang. Pada 26 November 2015 ini, majelis hakim PN Bengkayang akan membacakan putusannya terkait kasus tersebut.

Untuk itu, kami dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:

  1. Mendukung perjuangan masyarakat adat Semunying Jaya yang dengan gigih dan tanpa lelah memperjuangkannya tanahnya;
  2. Tangkap pemilik PT. Ledo Lestari karena telah terbukti merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat adat dalam melakukan operasi perusahaannya;
  3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang harus bertindak adil dalam memutuskan perkaranya;
  4. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia

 

 Bandung, 24 November 2015

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)

 

 

Anwar Ma’ruf                                                                                                            Sapei Rusin

Presiden                                                                                                                      Wakil Presiden

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Anwar Ma’ruf (0812-1059-0010) atau Sapei Rusin (0812-2029-662)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *