Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, terjadi perbincangan di berbagai kalangan terkait bergabung atau tidaknya Indonesia dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). TPP sendiri berawal dari perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) tingkat regional antara Selandia Baru, Cile, Singapura, dan Brunei, yang menyepakati perjanjian perdagangan bebas dalam kelompok yang diberi nama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) pada tahun 2005.

Presiden Barack Obama, pada tahun 2010, merombak TPSEP dengan menggabungkannya bersama Australia, Peru, Vietnam, Malaysia dan Amerika Serikat, sehingga menjadi Trans-Pacific Partnership (TPP, Kemitraan Trans-Pasifik). Di tahun 2011, Kanada, Meksiko dan Jepang masuk menjadi anggota TPP dan diterima sebagai “latecomers” dengan syarat tidak mengubah kesepakatan yang sudah dicapai dan tidak punya hak veto terhadap berbagai hal yang sudah dan akan disepakati sembilan anggota asli lainnya.

TPP pada akhirnya memang menjadi kerja sama yang cukup besar karena mewakili 40% kekuatan ekonomi dunia (28,1 triliun GDP gabungan) dengan mengikutsertakan lebih dari 792 juta penduduk yang tersebar di Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Cile, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Kanada dan Selandia Baru. TPP juga menjadi perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dengan tujuan untuk liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk barang dan jasa, bahkan melampui komitmen yang saat ini berbasiskan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO).

Akibatnya, ruang lingkup dan implikasi TPP sangat luas serta melampui persoalan perluasan akses pasar. Selain berkaitan dengan perdagangan dan investasi, TPP juga mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan-persoalan lain yang selama ini sepenuhnya urusan domestik suatu negara. Sebagian besar komitmen dalam TPP jauh lebih eksesif dibanding dengan komitmen dalam WTO maupun perjanjian perdagangan bebas lainnya. Hak negara untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang strategis akan dihapuskan.

Salah satu komitmen dalam TPP adalah penerapan standar perlindungan paten dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang pasti akan menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah. Hal ini dikarenakan TPP menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam WTO, yang selama ini digunakan banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan perusahaan farmasi Amerika demi kepentingan publik. Penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga mahal.

Dihapuskannya ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP juga akan berdampak pada sektor pertanian. Selama ini perusahaan benih dan pestisida asing, seperti Bayer, Monsanto maupun DuPont, telah memonopoli benih-benih ciptaannya. TPP jelas tidak memungkinkan petani kecil untuk membudidayakan benih-benih tersebut. Bahkan disinyalir, melalui jaminan perlindungan paten yang tinggi dalam TPP, maka korban-korban kriminalisasi benih akan meningkat akibat keikutsertaan Indonesia dalam TPP.

TPP juga melarang negara membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya kebijakan yang melindugi buruh akan dihapuskan demi menjamin pemilik modal atau investor masuk ke Indonesia. Selain itu, arus bebas tenaga kerja asing untuk tenaga kerja profesional juga menjadi salah satu agenda TPP.

UMKM di Indonesia juga akan tergusur akibat penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya yang tercantum dalam TPP. Hal ini untuk memudahkan produk negara-negara industri lainnya masuk ke Indonesia. Sementara standar akses pasar yang tinggi dalam TPP akan berpotensi menghilangkan kemampuan sektor usaha kecil Indonesia untuk masuk ke pasar negara-negara anggota TPP.

Jumlah total populasi Indonesia yang mencapai 250 juta penduduk hanya akan menjadikan Indonesia sebagai “pasar” bagi negara-negara anggota TPP atau negara maju lainnya. Jelas bahwa dengan tujuan TPP yang ingin meliberalisasi berbagai sektor ekonomi akan sangat berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Sudah jelas bahwa TPP memang lebih memfokuskan dirinya untuk kepentingan perusahaan multinasional atau para pemilik modal. Keikutsertaan Indonesia dalam TPP hanya akan merampas hak-hak rakyat, menghilangkan kedaulatan negara dan bertentangan dengan UUD 1945.

Di sisi lain, di akhir tahun 2015, negara ASEAN termasuk Indonesia akan menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai salah satu langkah perjanjian perdagangan bebas di tingkat regional. MEA juga berpotensi akan merampas hak-hak rakyat karena perjanjian ini juga hanya menempatkan negara-negara ASEAN sebagai “pasar” bagi negara-negara maju lainnya. Indonesia selalu punya pengalaman buruk dengan keikutsertaan pakta perdagangan bebas, misalnya pakta perdagangan ASEAN-Tiongkok (ACFTA). Pakta perdagangan ini justru melebarkan defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), beberapa perjanjian perdagangan bebas yang masih dalam proses negosiasi seperti Indonesia-EU FTA, ASEAN+6 dalam Regional Comprehensive Economic Partnership dan Indonesia-Korea FTA.

Untuk itu, kami dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:
Batalkan seluruh perjanjian perdagangan bebas yang merugikan rakyat Indonesia;
Tolak keinginan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta menjadi anggota Trans-Pacific Partnership (TPP);
Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Bandung, 19 November 2015
Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)

Presiden                                                                             Wakil Presiden
Anwar Ma’ruf                                                                       Sapei Rusin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *