Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2014, 132 organisasi masyarakat sipil independen berkumpul untuk merumuskan pernyataan bersama terkait perkembangan politik paska Pemilu 2014. Terutama menyikapi UU Pilkada (UU No. 22 Tahun 2014) yang merampas hak politik rakyat dengan menghapuskan pemilihan kepala daerah secara langsung dan memberlakukan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang telah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun hal itu belum menjamin kembalinya pemilihan kepala daerah oleh rakyat.

Untuk menyikapi hal itu, kami, Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan, yang merupakan gabungan berbagai elemen masyarakat sipil independen, terdiri dari organisasi mahasiswa, akademisi (dosen dan peneliti), pegiat isu demokrasi dan HAM, organisasi buruh, organisasi perempuan, lembaga kajian, organisasi pemuda, relawan, organisasi masyarakat adat, organisasi tani, pegiat seni dan budaya, asosiasi profesi dan organisasi pegiat lingkungan, mengeluarkan pernyataan bersama sebagai berikut:

Perkembangan politik pasca Pemilu 2014 yang diikuti pengesahan UU Pilkada telah mendesak masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi guna mengawasi dan memastikan tidak hilangnya suara rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak, memastikan Pemilukada Langsung disahkan kembali dalam Undang-undang.

Hak rakyat untuk memilih tidak dijamin lewat penerbitan Perppu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Konsolidasi elit politik pasca Pemilu 2014 – baik di parlemen maupun pemerintahan yang baru terbentuk – sarat dengan tindakan berbagi keuntungan di antara mereka dan merampas hak politik rakyat. Rakyat harus bergerak melawan situasi ini.

Gabungan berbagai elemen masyarakat sipil independen perlu menyatukan pandangan bahwa Pemilukada oleh DPRD merampas hak politik rakyat dan menutup ruang partisipasi dalam bentuk pengawasan / kontrol publik terhadap tatanan politik. Hal ini adalah bukti nyata bahwa elit politik telah menarik mundur capaian demokrasi.

Pemilukada oleh DPRD yang meminggirkan partisipasi rakyat menjadi ajang politik yang rentan korupsi, transaksi politik, dan pemburuan rente yang berlangsung sejak masa pencalonan, pemilihan dan pasca pemilihan.

Pemilukada oleh DPRD bukan sekedar soal perubahan mekanisme tapi merupakan pembajakan demokrasi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Oleh karena itu, berikut tuntutan kami:

  1. Menolak segala bentuk perampasan hak politik rakyat dan penutupan ruang partisipasi rakyat dalam melakukan pengawasan / kontrol politik.
  2. Memastikan Pemilukada Langsung kembali disahkan dalam Undang-undang.

 

Depok, 7 Oktober 2014

 

Gerakan Rakyat Berdaulat

Aliansi UI untuk Demokrasi (Semar UI, BEM FISIP UI, BEM FIB UI, Siaga FISIP UI, HMI FISIP UI, HMIP FISIP UI, HMS FISIP UI, UI LDSC, Pandu Budaya FIB UI) – PUSKAPOL UI – Paguyuban Pekerja UI (PPUI) – Departemen Antropologi FISIP UI – PUSKA Antropologi UI – Asosiasi Antropologi Indonesia – P2P LIPI – INDOPROGRESS – PERLUDEM – IPC – Formappi – ICW – IBC – KSN – PSHK – DEMOS – YLBHI – LBH Jakarta – Correct – YAPPIKA – IMPARSIAL – KONTRAS – WALHI – Public Virtue – TI Indonesia – KIPP – Migrant Care – Pattiro – Rumah Kebangsaan – LIMA -TEPI – Koalisi Perempuan Indonesia – Solidaritas Perempuan – JPPR – Seknas FITRA – Our Voice – ELSAM – KID – THE HABIBIE CENTER – POPULI CENTER – HAMAS UNAS – SENAT FH ATMA JAYA – BEM FISIP UNTIRTA – Agra – PN 98 – KPO PRP – Politik Rakyat – JKLPK Indonesia – PP PMKRI – SPN – SBTPI – Perempuan Mahardika – FBLP – PPR – Pembebasan – LMND – FIS Mercubuana – FMN – PRP – Kita Bergerak – Barak UIN – BEM STIAMI – Pergerakan Indonesia – KB UI – Energy Watch – Kalyanamitra – Indonesia Beragam – Ruang Rupa – Jaringan Relawan Kemanusiaan – Ciliwung Merdeka – Koalisi Seni Indonesia – BEM FTI Gunadarma – Serikat Mahasiswa Paramadina – Forum Community Studies Economic STEI Tazkia – AMAN – SPRI – Perempuan Pendukung Demokrasi – KAMTRI – OASE – IJABI –BPKBB – KAP – IMADEI – Lingkar 98 – Mahasiswa UHAMKA – UNISOSDEM – Serikat Alumni Jerman – KP FMK – REPDEM – Akademi Ilmuwan Indonesia – GRIuP – GRTP – ICRP – Relawan Jaringan Rimbawan – Komunitas Indonesia Sejati – Orang Muda Katolik – Desantara – INKRISPENA – Eksponen 93-98 – KPRI – Tanahindie

Informasi lebih lanjut:

Dirga Ardiansa (0812 88 63 5736)

Bara Lintar (0857 2204 0084)

Dicky Kurniadi (0857 9049 9259)

Veri Junaidi (0852 6300 6929)

Untuk mengunduh pernyataan sikap ini, dapat diperoleh pada link berikut ini:

http://bit.ly/1vMUnDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *