bpjsPerlindungan sosial merupakan suatu tindakan kolektif untuk mengatasi situasi kerentanan yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Tindakan ini didasari oleh kenyataan bahwa manusia menghadapi resiko, ancaman atau kerentanan dalam kehidupannya, baik itu diakibatkan oleh faktor alam melalui perubahan lingkungan atau akibat relasi sosial. Dalam konteks kehidupan bernegara, perlindungan terhadap kerentanan ini perlu dipenuhi oleh negara yang mengatur kesejahteraan umum warganya.

Di Indonesia, perlindungan sosial memiliki sejarah panjangnya yang dimulai sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia dimulai dari jaminan sosial kecelakaan kerja yang diatur dalam UU No. 33 tahun 1947 hingga Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2004. Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, sejarah yang panjang terkait perlindungan sosial di Indonesia tersebut belum dapat dikatakan telah mampu menyelesaikan masalah kemiskinan hingga saat ini.

Dari data Human Development Report yang dilansir UNDP pada tahun 2014 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 188 negara dengan skor 0,684 berdasarkan Human Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI memotret bagaimana negara memperhatikan warga negara berdasarkan layanan pendidikan, kesehatan, dimensi pendapatan, kemiskinan dan pekerjaan. Posisi yang disandang Indonesia sejak tahun 2012 tersebut menempatkan Indonesia pada kelompok menengah dan masih di bawah rata-rata dunia yang sebesar 0,711. Peringkat Indonesia masih berada di bawah empat negara di wilayah ASEAN, yakni Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand.

Posisi Indonesia tersebut dapat menggambarkan bagaimana pemerintah merumuskan sebuah kebijakan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Dilihat dari bentuknya yang ada selama ini, kebijakan perlindungan sosial cenderung elitis karena dirumuskan berdasarkan kepentingan ‘atas’ (elit negara). Hal ini, menurut Sekretaris Wilayah KPRI Jakarta Muh. Ridha, disebabkan karena konteks perlindungan sosial di Indonesia digunakan untuk meredam gejolak sosial yang merupakan dampak dari pembangunan kapitalisme. “Konsekuensi yang muncul adalah bentuk perlindungan sosial cenderung minimalis dan tidak mampu melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang ada,” jelas Ridha dalam lokakarya perlindungan sosial transformatif di Bandung pada 26 Mei 2016 lalu.

Contoh kasus yang menggambarkan kondisi ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dipayungi oleh SJSN. Menurut Ridha, JKN pada dasarnya bukan dirancang sebagai agenda pemerataan dan kesejahteraan, melainkan reformasi tata kelola sektor finansial untuk mengantisipasi efek sosial dari krisis. Agenda ini kemudian diikuti dengan dipertahankannya konservatisme fiskal pemerintahan dengan hanya mengalokasikan Rp. 71 triliun dari 2.019,9 triliun atau sekitar 3% untuk belanja sektor kesehatan di tahun 2015. Tentu saja hal tersebut berdampak pada layanan kesehatan yang minim dan diskriminatif.

Berbagai persoalan yang menyebabkan munculnya model perlindungan sosial yang elitis ini adalah minimnya, jika bukan tidak ada, ruang partisipasi rakyat secara substantif. Ruang partisipasi di sini didefinisikan pada keterlibatan rakyat baik dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan program perlindungan sosial. Melalui keterlibatan atau partisipasi ini, maka rakyat dapat memastikan ke mana arah keberpihakan program perlindungan sosial.

Implikasi dari tidak adanya partisipasi rakyat dalam program perlindungan sosial, menurut anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP) Zaki Hussein, adalah rakyat tidak dapat mengetahui pengelolaan dana yang telah dikumpulkan melalui program tersebut. Walaupun selama ini, menurutnya, saluran partisipasi dalam hal pengawasan telah diakomodasi melalui Dewan Pengawas di dalam struktur BPJS Kesehatan, namun rakyat tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengetahui dinamika yang berkembang di dalam institusi tersebut. “Rakyat tidak mempunyai kapasitas untuk memastikan tidak adanya kenaikan biaya iuran seperti yang terjadi pada 1 April 2016,” katanya. Selain itu, rakyat juga tidak bisa mengendalikan arus penggunaan dana BPJS untuk investasi di bidang yang merusak lingkungan. Penyimpangan ini terjadi seperti pada kasus penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk proyek pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang (http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/192867-investasi-bpjs-tak-jelas-dana-pekerja-terancam-amblas/2/).

Di sisi lain, program JKN ini juga dirasa belum mampu melindungi kepentingan pekerja informal. Skema pembiayaan iuran peserta tidak memasukkan pekerja informal ke dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), padahal struktur ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh pekerja sektor informal dengan proporsi 58,28% berbanding 41,72% pekerja formal berdasarkan data Badan Pusat Statistik Februari 2016. Kondisi ini diperumit ketika melihat karakteristik pekerja yang lebih spesifik, seperti perempuan pekerja rumahan. Dalam laporan riset Inkrispena (2015), disebutkan bahwa perempuan pekerja rumahan sebagai salah satu kelompok paling rentan tidak termasuk ke dalam kategori PBI dalam skema JKN karena dianggap sebagai pekerja yang mampu membayar iuran.

Dalam konteks kasus yang lain dalam skema perlindungan sosial, seperti kasus penggusuran, aktivis HAM Harry Wibowo menjelaskan ganti rugi rumah susun yang diklaim pemerintah sebagai wujud perlindungan terhadap hak atas perumahan nyatanya menghancurkan lingkungan sosial komunitas kampung yang telah terjalin selama puluhan tahun. Menurutnya, ganti rugi rusun tidak dapat diartikan sebagai perlindungan sosial karena jauh dari standar kelayakan, termasuk kriteria sosio-kultural yang tidak terganti oleh materi. “Hal ini terjadi lantaran pemerintah tidak menganggap penting forum dialog yang demokratis dengan warga,” sambungnya.

Dalam perspektif perlindungan sosial yang lebih luas, disebabkan oleh akses partisipasi rakyat yang terbatas, maka perlindungan sosial di Indonesia cenderung terjebak pada bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau dikenal dengan social safety nets. Bentuk perlindungan sosial ini terbatas pada penyediaan bantuan ekonomi, seperti transfer uang, makanan, atau bantuan materil lainnya. Dalam logika tersebut, perlindungan sosial dipahami secara sempit sebagai bantuan-bantuan sosial, di antaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera atau Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program bantuan lainnya.

Perlindungan sosial dengan model JPS sebenarnya telah mendapatkan banyak kritikan karena tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Menurut Devereux dan Wheeler (2004), kritik mendasar terhadap JPS adalah model tersebut cenderung menciptakan ketergantungan terhadap bantuan negara dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar kemiskinan dan kerentanan. Selain itu, faktor-faktor sosial yang menciptakan kemiskinan atau kerentanan, seperti diskriminasi gender, ras, penganut agama minoritas atau korban stigma tidak dapat teratasi ketika perlindungan sosial didominasi oleh model JPS.

Salah satu upaya memastikan adanya perlindungan sosial oleh negara dapat dilakukan dengan advokasi anggaran dan kebijakan publik. Namun perumusan kebijakan publik di Indonesia tidak mendukung karena penyusunan anggaran dan kebijakan didominasi oleh elit politik. Dalam setiap proporsi anggaran di APBN dari tahun ke tahun, anggaran untuk JPS ini selalu mendapatkan porsi yang besar. Sekjen Perkumpulan Inisiatif Donny Setiawan memaparkan alokasi anggaran jaminan sosial dan perlindungan sosial dari APBN tahun 2010 hingga 2015 didominasi oleh klaster 1 yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, program subsidi pangan (raskin), bantuan operasional sekolah dan kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat program KB yang berbentuk JPS.

Sementara program perlindungan sosial yang bersifat pemberdayaan, penguatan kapasitas dan pengetahuan dan peningkatan status kehidupan yang terdapat di klaster 2 hingga klaster 4 mendapat alokasi anggaran yang sangat kecil. Pada APBNP tahun 2015 misalnya, alokasi anggaran untuk klaster 2-4 hanya Rp. 46,7 triliun dibandingkan dengan alokasi anggaran klaster 1 yang mencapai Rp. 131,4 triliun. Keterbatasan anggaran ini diperkuat dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perlindungan sosial warganya yang dilihat dari proporsi alokasi belanja jaminan dan perlindungan yang kurang dari 1% dari total belanja APBN tiap tahunnya.

Menggagas dan Mengimajinasikan Perlindungan Sosial Transformatif

Berbagai permasalahan tersebut yang akhirnya memunculkan gagasan mengenai Perlindungan Sosial Transformatif (PST) sebagai sebuah alternatif dari bentuk perlindungan sosial yang elitis saat ini. Menurut Direktur Eksekutif Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) Y. Wasi Gede, PST berlandaskan pada keterlibatan aktif rakyat dalam merumuskan perlindungan sosial yang ideal. “Selama ini rakyat ditempatkan sebagai ‘sasaran’ bantuan sosial yang pasif dan mengandalkan kebaikan hati negara (benevolent state). Dalam skema PST rakyat merupakan aktor yang aktif mendorong perbaikan kesejahteraan,” kata Gede. Pengertian transformatif dalam PST, menurutnya, dapat dimaknai sebagai perubahan relasi antara negara dengan rakyat yang membingkai kebijakan perlindungan sosial, yaitu dari hubungan yang searah menjadi hubungan dua arah.

Senada dengan Gede, peneliti Inkrispena Ruth Indiah Rahayu menambahkan bahwa PST harus dirumuskan oleh gerakan rakyat pekerja berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya (bottom up). Dengan demikian, perlindungan sosial yang transformatif ditujukan bukan hanya sekedar mengatasi resiko hidup jangka pendek, seperti yang dijalankan dalam bentuk JPS. Sebagai alternatif, PST berupaya untuk mengatasi ketimpangan kekuatan dalam kelas-kelas sosial masyarakat yang menjadi penyebab dasar kemiskinan dan kerentanan. “Pada prinsipnya mencakup perlindungan terhadap siklus kehidupan (life cycle) rakyat, sejak kelahiran hingga kematian,” sambung perempuan yang akrab dipanggil Yuyuth tersebut.. Karena menekankan pada siklus hidup, tambahnya, maka program perlindungan sosial didorong lebih maksimal melampaui bentuk yang terbatas pada bantuan materil.

Berangkat dari prinsip ini, maka PST mengandaikan adanya perluasan bentuk perlindungan sosial di berbagai aspek kehidupan. Perluasan ini mencakup inisiatif-inisitif dalam tingkat komunitas lokal untuk mengembangkan program perlindungan sosial mandiri atau yang disebut sebagai perlindungan sosial non-statutory. Di bidang pendidikan, imajinasi terdekat PST dalam bidang pendidikan adalah sekolah kelompok Zapatista di Chiapas, Mexico. “Sekolah lokal di Zapatista, tiap-tiap suku lokal, Totsil misalnya, punya sekolahnya sendiri. Mereka saling kirim pelajar untuk magang. Jadi begitu naik kelas, ada satu mata pelajaran yang harus diambil di sekolah lain,” ujar Gede.

Walaupun tidak memiliki bentuk pengelolaan pendidikan yang sama, namun model serupa juga terdapat di Indonesia, seperti sekolah yang didirikan komunitas petani di Serikat Petani Pasundan (SPP). Aktivis SPP Erni menceritakan materi pelajaran di sana tidak hanya mengikuti standar nasional, melainkan juga memasukkan materi lokal yang berkaitan dengan pengolahan lahan dan materi keorganisasian. Sekolah komunitas yang dikelola secara kolektif itu juga mengelola lahan bersama yang hasilnya digunakan secara bersama pula.

Dilihat dari bentuknya, model sekolah seperti di atas dapat dimaknai sebagai PST. Pemaknaan ini dilihat dari bagaimana sekolah komunitas dapat menjawab kebutuhan siklus kehidupan rakyat petani. Materi didik yang diajarkan dapat menguatkan basis penghidupan rakyat petani yang tidak terakomodir dalam sistem pendidikan nasional yang dirumuskan secara teknokratis.

Membangun semangat gotong royong atau kolektivitas di komunitas menjadi satu fondasi perlindungan terhadap hak pendidikan, kesehatan dan ekonomi di tingkat lokal. Menurut Koordinator Majelis Pengarah Organisasi (MPO) Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Sapei Rusin, pola-pola seperti gotong-royong membangun infrastruktur atau lumbung bersama merupakan kolektifitas yang semestinya dijaga oleh masyarakat dan pemerintah. “Hanya saja karena sistem pasar yang saat ini ada, kemudian menggerus pola-pola tersebut,” ujar Sapei Rusin.

Untuk mengantisipasi tergerusnya pola-pola yang dikembangkan melalui inisiatif lokal tersebut, tentunya membutuhkan keterlibatan negara untuk menjamin semangat gotong royong, kolektivitas, keterlibatan rakyat, atau partisipasi rakyat tetap terjaga. Pola-pola tersebut menjadi kata kunci dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan perlindungan terhadap seluruh hak-haknya dari negara. Untuk itu, peran negara untuk menjamin keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial menjadi sangat penting. “Partisipasi itu mengandaikan proses demokratik: penentuan apa yang dibutuhkan. Setelah tahu mana yang dibutuhkan, lalu cara menjamin yang dibutuhkan itu agar diakomodir oleh negara adalah dengan kebijakan,” jelas Gede. Lebih lanjut menurutnya, tugas negara dalam konteks inisiatif lokal adalah untuk mengakui, untuk melindungi, dan untuk memenuhi seluruh hak-hak warga negara.

Selain menjamin adanya keterlibatan rakyat dalam mewujudkan perlindungan sosial, perluasan PST juga menekankan pembiayaan negara melalui skema pajak sehingga idealnya pelayanan terkait perlindungan sosial menjadi gratis. Sementara jika melihat bentuk pembiayaan dalam BPJS, Zaki Hussein memandang masih menekankan pembiayaannya melalui skema pungutan seperti model asuransi kesehatan bermode bisnis. “Harusnya tidak perlu ada lagi iuran dari peserta, karena masyarakat sudah bayar pajak,” kata Zaki. Singkatnya, melalui skema pajak maka perlindungan sosial dapat mencakup seluruh warga negara.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa negara menghadapi keterbatasan anggaran apabila berniat menjalankan perlindungan sosial yang universal. Menurut Sapei Rusin, potensi penerimaan atau pendapatan Negara saat ini belum optimal. “Pajak baru 11%, GDP baru 2-18%, yang sebenarnya itu masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain yang sebenarnya ekonominya di bawah Indonesia,” jelasnya. Sementara pada kasus layanan kesehatan dengan menggunakan skema BPJS, Donny Setiawan mengungkapkan kekhawatirannya jika pembiayaan layanan kesehatan yang universal melalui skema pajak dengan porsi anggaran di APBN. “Apabila sekarang iuran untuk PBI adalah Rp. 23.000/orang, tinggal dikalikan saja dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini. Angka itu sangat besar dan akan menyedot habis APBN,” kata Donny.

Meskipun demikian, Harry Wibowo menjelaskan bahwa dalam hal ini negara perlu menyusun perencanaan jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perencanaan dalam perspektif HAM harus didasarkan pada logika realisasi-progresif, yaitu program perlindungan sosial secara bertahap harus mengalami peningkatan. Hal ini misalnya jika kesanggupan pemenuhan kebutuhan pendidikan baru sebatas sembilan tahun masa belajar, maka dalam tahun berikutnya secara bertahap ditingkatkan hingga mencapai tingkat perguruan tinggi. “Bukan sebaliknya menjadi semakin mahal atau retrogresif. Perspektif HAM dalam memandang perlindungan sosial mengakui adanya konteks keterbatasan dana. Tapi keterbatasan itu kan hari ini, bukan berarti keterbatasan itu akan terjadi selamanya,” sambungnya.

Skema pembiayaan melalui pajak ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Ruth Indiah Rahayu. Menurutnya, skema pembiayaan tersebut merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang selama ini meminggirkan rakyat pekerja. Dengan demikian, maka pemenuhan kebutuhan dapat dijalankan secara maksimal. Untuk mewujudkan pembiayaan perlindungan sosial yang universal tentunya juga membutuhkan reformasi perpajakan dan penerapan pajak progresif bagi pemilik modal.

Berdasarkan data Bank Dunia, 1 persen orang paling kaya di Indonesia menguasai 50,3 persen dari total kekayaan penduduk Indonesia. Sementara jika cakupan itu diperluas, 10 persen orang paling kaya di Indonesia menguasai 77 persen total kekayaan penduduk. Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan 56 persen dari total simpanan di bank dalam negeri senilai Rp 2.352 triliun hanya dimiliki oleh 210.668 rekening atau 0,13 persen dari total rekening. Nilai simpanan setiap rekening itu di atas Rp 2 miliar. Profil tersebut berbanding terbalik dengan struktur pajak. Pekerja membayar pajak dengan nilai yang jauh lebih besar daripada yang dibayarkan orang sangat kaya yang memiliki bisnis atau perusahaan. Tahun 2015 lalu, Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan pekerja melalui PPh Pasal 21 mencapai Rp 114,5 triliun. Namun pajak yang dibayarkan orang yang memiliki bisnis atau perusahaan, diukur dari PPh Pasal 25 dan 29 orang pribadi, hanya Rp 8,3 triliun. Tren ini berlanjut pada tahun ini, yang hingga akhir April, realisasi PPh Pasal 21 mencapai Rp 35,9 triliun. Sedangkan PPh Pasal 25 dan 29 orang pribadi hanya Rp 3 triliun. Untuk itu, menjadi sangat penting penerapan pajak progresif bagi para pemilik modal dan pengenaan denda yang besar bagi para pengemplang pajak. Bukan malah diberikan keistimewaan dengan memberlakukan UU Pengampunan Pajak bagi para pengemplang pajak.

Tim Redaksi Buletin BERGERAK

Tulisan yang lebih lengkap dapat dilihat di http://bit.ly/2ft1dg9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *