Merefleksikan partisipasi yang terjadi di Indonesia, sebetulnya saluran bagi warga untuk terlibat dalam kebijakan perlindungan sosial bukannya tidak ada sama sekali. Dalam konteks pendidikan dasar misalnya, di tingkat satuan pendidikan terdapat Komite Sekolah dan di tingkat kabupaten/kota terdapat Dewan Pendidikan. Dalam konteks kesehatan juga terdapat saluran partisipasi warga melalui Dewan Pengawas BPJS. Demikian pula saluran bagi warga kota/desa untuk terlibat dalam proses pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Meskipun demikian, saluran yang ada belum dapat dikatakan memberikan kekuatan bagi rakyat untuk dapat memastikan keberlangsungan kesejahteraan hidupnya. Sebagai contoh, adanya Dewan Pengawas BPJS tidak dapat menjamin tidak adanya kenaikan iuran. Selain masalah kapasitas dan kewenangan, dari aspek keanggotan Dewan Pengawas juga belum dapat merepresentasikan kepentingan pekerja informal atau perempuan pekerja rumahan. Salah satu indikatornya cukup jelas, yaitu tidak adanya perhatian khusus bagi dua kelompok tersebut.

Dalam contoh kasus lain, Donny Setiawan menjelaskan problem dari saluran Musrenbang. Menurutnya, mekanisme partisipasi tersebut baru pada tingkat perencanaan, “tapi dalam proses penganggaran ruang itu tertutup,” katanya. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa “banyak warga frustasi karena tidak ada kepastian usulannya dapat diakomodir karena level partisipasinya sebatas planning.” Dalam kasus lain, Harry Wibowo menjelaskan bahwa saluran tersebut tidak dapat mengantisipasi penggusuran yang dialami warga miskin kota. Padahal menurutnya, Musrenbang dapat menjadi saluran bagi warga untuk dapat terlibat dalam pembangunan tata ruang perkotaan.

Skema perlindungan sosial yang melibatkan partisipasi rakyat bukanlah hal yang utopis, namun dapat dilihat perwujudannya dalam bingkai hak atas kota. Contoh terdekat mengenai hal ini dapat merujuk pada pengalaman warga kota Porto Allegre di Brazil yang berhasil menyelenggarakan perlindungan sosial melalui skema “Anggaran Partisipatoris”. Melalui Anggaran Partisipatoris, warga Porto Allegre dapat ikut terlibat merencanakan, mengalokasikan dan mengawasi penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. Laporan World Bank tahun 2007 menunjukkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sejak penerapan Anggaran Partisipatoris mengalami peningkatan, misalnya dari 13 persen tahun 1985 menjadi 40 persen di tahun 1996.

Berdasarkan pengalaman di Porto Allegre, keberhasilan rakyat untuk dapat terlibat dalam proses pengganggaran untuk program-program perlindungan sosial tidak terlepas dari keterorganisiran dalam melakukan tuntutan-tuntutan dan desakan terhadap negara. Keterorganisiran ini terwujud dalam kesuksesan Partai Buruh di Brazil yang berhasil memenangkan pemilihan umum walikota dan mengusung metode penentuan anggaran publik secara partisipatif yang mulai diterapkan sejak 1989. Artinya, keterorganisiran ini merupakan syarat terpenting dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial transformatif.

Dalam perkembangan saat ini, ruang partisipasi warga untuk terlibat sebetulnya lebih terbuka dengan adanya UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa. Menurut Sapei Rusin, “melalui undang-undang tersebut, desa memiliki kewenangan dan dengan anggaran yang cukup besar untuk dijadikan suatu unit praktek perlindungan sosial. Sebenarnya, ketika pemahaman masyarakat sudah terbangun, masyarakat bisa berpartisipasi, mendorong atau menekan pemerintah dalam musyawarah-musyawarah desa, ketika menyusun RPJMNDesa, APBDesa. Itu yang bisa dikembangkan di tingkat desa. Itu ruang atau basis praktek yang ada sebelum ruang [partisipasi] di level Negara. Kapasitas ini bisa ditingkatkan jika praktek-praktek ini berhasil dibawa ke tingkat ke kabupaten atau nasional.”

Donny Setiawan juga mengamini perkembangan tersebut. Hanya saja, menurutnya warga perlu belajar bersama-sama untuk dapat meningkatkan kapasitas, pengetahuan serta memajukan tuntutan-tuntutannya. Lebih lanjut ia menjelaskan, selama ini warga tidak banyak mengembangkan tuntutannya dengan hanya berputar di masalah infrastruktur, seperti pembangunan jalan. Padahal menurut Donny, warga dapat mengembangkan tuntutannya seperti pengadaan layanan kesehatan komunitas, tempat penitipan anak, bantuan untuk sekolah komunitas dan lainnya.

Salah satu contoh kreativitas warga dalam mengembangkan tuntutannya dapat melihat pengalaman petani Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mengelola sekolah-sekolah komunitas. Dalam penuturan aktivis SPP Erni, ia menjelaskan bahwa warga berhasil mendapatkan pengakuan dan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Dalam perkembangan terakhir, petani SPP telah berhasil mengelola sekolah-sekolah di 3 wilayah Kabupaten Ciamis, Garut dan Tasikmalaya.

Pentingnya keterorganisiran rakyat ini mendapat penekanan oleh Muh. Ridha. Menurutnya, keterorganisiran merupakan prasyarat terpenting agar rakyat mempunyai kekuatan kolektif untuk dapat mendesakkan kepentingannya. Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa keterbatasan perlindungan sosial yang ada saat ini harus dilihat sebagai problem ketimpangan relasi kuasa antara rakyat dengan negara yang menempatkan rakyat sebagai objek pasif. Pada titik inilah yang dimaksud bahwa tujuan PST adalah mengubah relasi antara rakyat dengan negara yang membingkai kebijakan perlindungan sosial selama ini.**

Tim Redaksi Buletin BERGERAK

Tulisan yang lebih lengkap dapat dilihat di http://bit.ly/2ft1dg9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *