harveyOleh: Dicky Dwi Ananta*

Judul Buku : Rebel Cities: From the Right to the City to Urban Revolution
Penulis : David Harvey
Penerbit : Verso, 2012
Tebal : 206 Halaman

Akhir-akhir ini, kita banyak disuguhi berita megenai penggusuran di berbagai daerah di Indonesia. Menariknya, target utama ‘bersih-bersih’ itu, umumnya adalah penduduk miskin yang termarjinalkan oleh proses pembangunan. Mereka digusur karena dianggap ‘liar’, ‘tak sesuai tata ruang’, ‘menyalahi aturan’ dan atas nama ‘rencana pembangunan’. Data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) menyebutkan bahwa selama tahun 2015 di Jakarta saja, setidaknya telah terjadi 113 penggusuran, dimana 95 kasus dilakukan secara paksa. Penggusuran itu telah menyingkirkan 8.145 KK dan 6.283 unit usaha warga dengan rata-rata telah menghuni pemukimannya selama puluhan tahun.1)Aldo Fellix Januardy dan Nadya Demadevina, Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015, Jakarta: LBHJ, 2016.  hlm.  24-25; 38. Laporan dapat diunduh di http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf?2f3e41 diakses pada 03 Maret 2016 pukul 11.52 WIB.

Dengan semakin menguatnya proyek-proyek penggusuran, menjadi tantangan baru bagi generasi saat ini untuk membuka jalan pikiran alternatif bagaimana seharusnya kehidupan kota ditata dan dikelola yang memberikan kedaulatan bagi warga kota untuk menentukan sendiri kehidupannya. Untuk itu, mengulas kembali pemikiran David Harvey mengenai hak atas kota menjadi sangat penting. Upaya meretas pemikiran alternatif tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembangunan kota tidak kehilangan esensinya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan warganya.

Kapitalisme dan Pembangunan Kota

Menurut David Harvey, sejak dari dulu kota muncul melalui konsentrasi sosial dan geografis dari suatu surplus produksi2)David Harvey, Rebel Cities:From Right to the City to Urban Revolution, London and New York: Verso, 2012, hlm. 5 . Di bawah kapitalisme, perkembangan kota tergantung pada mobilisasi surplus produksi tersebut. Upaya menelusuri relasi antara kapitalisme dan perkembangan kota dapat dilihat dari argumen dasar kapitalisme itu sendiri. Hal tersebut berawal dari kebutuhan abadi dari kapitalisme untuk mengakumulasi profit tanpa batas. Itu membuat mereka harus selalu kreatif mengatasi hambatan yang merintanginya. Karena itu pula, mereka selalu mencari (atau menciptakan) medan atau wilayah yang menguntungkan bagi akumulasi kapital dan penyerapannya. Hal itu menjadi penting karena menjadi syarat agar akumulasi kapital dapat terus berjalan, dan sistem kapitalisme bisa terus hidup.

Dengan itu, kapitalis juga harus menemukan cara produksi baru yang efektif untuk mendapatkan sumber daya alam yang diperlukan sebagai bahan mentah dalam proses produksi. Oleh karena itu dalam perkembangannya, kapitalis selalu didorong membuka medan untuk ekstraksi bahan baku baru, yang sering kita sebut dengan imperialisme dan neo-kolonialisme. Dorongan untuk mencari tempat yang menguntungkan bagi akumulasi kapital ini yang membuat kapitalis selalu menciptakan pasar yang kondusif di seluruh dunia. Inti dari argumen di atas bahwa proses sirkulasi kapital harus tetap berjalan agar proses penciptaan dan realisasi nilai-lebih dalam bentuk profit tidak terganggu.

Tetapi, krisis merupakan bagian yang melekat dari kapitalisme itu sendiri. Krisis adalah sesuatu yang tak terelakan dalam kapitalisme. Sumber krisis itu bermula dari adanya akumulasi berlebih (over accumulation), yaitu suatu keadaan dimana terjadi surplus kapital (berupa berlimpahnya komoditi di pasar yang tak bisa dijual tanpa merugi, kapasitas produksi yang menganggur dan atau surplus uang yang tak memiliki saluran investasi produktif dan menguntungkan) dan surplus tenaga kerja (meningkatnya pengangguran)3)David Harvey, “Imperialisme Baru, terj.”  (Yogyakarta: Resist Book, 2012), hlm. 121. Akumulasi berlebih ini menyebabkan tingkat keuntungan yang diraih oleh kapitalis menjadi berkurang bahkan bisa berhenti, sehingga membuat mereka keluar dari pasar. Akibat selanjutnya, perputaran roda ekonomi menjadi mandeg dan kapitalisme terseret dalam krisis.

Menanggapi hal demikian, cara untuk mengatasinya terletak pada kapital. Jika hal tersebut ingin dihindari, maka harus ditemukan cara-cara untuk menyerap surplus kapital. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kapitalis adalah ekspansi secara geografis dan reorganisasi ruang (spasial) untuk dapat berinvestasi kembali sehingga akumulasi kapital dapat berlanjut. Dalam posisi demikian, Harvey menyatakan bahwa urbanisasi atau perkembangan kota telah memainkan peran yang sangat aktif untuk menyerap surplus produksi kapitalis tersebut. Ini yang dinamakan dengan konsep spatial fix atau lebih tepatnya spatio-temporal fix4)David Harvey, Imperialisme Baru, op.cit. hlm. 98 . Di sinilah peran penting dari proses urbanisasi dalam kapitalisme.

Hak atas Kota

Konsep hak atas kota sendiri merupakan konsep hak yang dikembangkan Harvey untuk melampaui fenomena peminggiran masyarakat kota karena perkembangan kapitalisme tersebut. Menurutnya, pola pembangunan kota seperti sekarang berakar dari kepemilikan privat yang menyebabkan terjadinya proses peminggiran pada kelas yang tidak memiliki alat produksi. Karena itu, hak untuk merebut kota pada dasarnya menuntut untuk ikut memiliki bagian dari hasil yang telah diproduksi. Dengan begitu, perjuangan hak atas kota adalah bagian dari melawan kekuatan modal yang kejam. Dalam hal ini, Harvey menyebutkan bahwa untuk merebut kontrol atas kota itu merupakan bagian dari perjuangan kelas yang revolusioner.

Bagi Harvey, jawaban yang paling menjelaskan atas apa yang dilakukan para ‘pemberontak’ di kota adalah kontrol demokratis yang lebih besar atas produksi dan pemanfaatan surplus kapital. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa proses perkotaan merupakan saluran utama dari penggunaan surplus produksi, maka membangun manajemen demokratis atas distribusi surplus produksi di perkotaan merupakan hak atas kota. Dengan demikian, inti argumen dari hak atas kota adalah hak untuk menuntut kepemilikan kolektif atas alat produksi di kota, sehingga hasil produksi itu dapat dinikmati secara kolektif pula.

*Penulis adalah Anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP)

Tulisan yang lebih lengkap dapat dilihat di http://bit.ly/2ft1dg9

Referensi   [ + ]

1. Aldo Fellix Januardy dan Nadya Demadevina, Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015, Jakarta: LBHJ, 2016.  hlm.  24-25; 38. Laporan dapat diunduh di http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf?2f3e41 diakses pada 03 Maret 2016 pukul 11.52 WIB.
2. David Harvey, Rebel Cities:From Right to the City to Urban Revolution, London and New York: Verso, 2012, hlm. 5
3. David Harvey, “Imperialisme Baru, terj.”  (Yogyakarta: Resist Book, 2012), hlm. 121
4. David Harvey, Imperialisme Baru, op.cit. hlm. 98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *