Salam Pergerakan,

Diumumkannya kenaikan harga BBM oleh Jokowi pada tanggal 17 November 2014 menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Argumentasi subsidi merupakan beban bagi anggaran negara menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih menjalankan agenda Neoliberalisme, khususnya terkait energi.

Pemerintahan Jokowi-JK berasumsi bahwa kenaikan harga BBM akan mampu menyejahterakan rakyat Indonesia, dengan mengalihkan anggaran subsidi ke program-program pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat. Argumentasi yang sama sebenarnya juga dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Jokowi-JK rencananya akan mengalihkan subsidi ke pembangunan infrastruktur dan program-program perlindungan sosial bagi rakyat.

Sejak tahun 1980 hingga 2013, pemerintah telah melakukan 16 kali perubahan harga BBM bersubsidi (bensin premium, minyak tanah dan minyak solar). Dari 16 kali perubahan tersebut, terjadi 12 kali berupa penaikan harga dan 4 kali penurunan harga BBM bersubsidi. Dengan dinaikkannya harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK, maka sudah 13 kali perubahan harga BBM dalam 34 tahun terakhir.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, pembangunan infrastruktur mana saja yang dibangun atas hasil perubahan harga BBM bersubsidi, dan apakah buruh, petani serta nelayan semakin sejahtera akibat kenaikan harga BBM tersebut?  Kemudian transportasi publik apa saja yang berhasil dibangun atas pengalihan subsidi BBM tersebut? Apakah fasilitas dan kualitas kesehatan dan pendidikan semakin membaik akibat pengalihan subsidi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi penting untuk dijawab karena pencabutan subsidi yang berakibat kenaikan harga BBM selalu menggunakan argumentasi yang sama. Secara garis besar dapat kita lihat bahwa tidak ada perubahan kualitas kehidupan rakyat pekerja di Indonesia akibat kenaikan harga BBM.

Yang sudah terlihat jelas adalah kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan memukul rakyat pekerja karena harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Kenaikan harga BBM di tahun 2008 menorehkan inflasi menjadi 11,06, sedangkan kenaikan harga BBM di tahun 2013 menyebabkan inflasi menjadi 8,38. Inflasi yang tinggi tersebut menyebabkan rakyat pekerja semakin tercekik kehidupannya karena harga-harga kebutuhan pokok tidak terjangkau.

Logika bahwa subsidi adalah beban bagi anggaran negara merupakan logika yang sesat. Sejatinya, subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi tersebut berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar sehingga harga-harga suatu produk masih dapat terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi BBM tidak boleh dicabut atau dihilangkan bertahap karena tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin kehidupan yang layak dari warga negaranya.

Penolakan terhadap kenaikan harga BBM telah dihadapi dengan tindakan represif oleh aparat keamanan di berbagai daerah. Pembubaran paksa, penangkapan, penahanan dan intimidasi harus dihadapi oleh rakyat yang menentang dan melawan kebijakan kenaikan harga BBM. Walaupun rezim telah berganti namun tindakan aparat keamanan tetap tidak berubah dalam menghadapi rakyat yang melawan. Seperti rezim sebelumnya, tindakan represif ini sepertinya akan semakin massif ketika rakyat juga menolak kekuasaan pemilik modal. Apalagi tindakan represif ini akan sejalan dengan kebijakan rezim Jokowi-JK sebagai tindak lanjut MP3EI antara lain kesepakatan baik bilateral maupun multilateral dalam KTT APEC dan G20 yang membuka jalan invstasi asing dibidang Infrastruktur, migas dan ekstratif yang berpotensi akan menggusur dan mengambil alih tanah, hutan, pesisir serta lahan-lahan produktif Rakyat lainnya.

Untuk itu, kami dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:

  1. Menolak pencabutan atau pengurangan subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga BBM. Pemerintahan Jokowi-JK harus menurunkan kembali harga BBM untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat pekerja, sesuai dengan janjinya di masa kampanye pemilihan Presiden;
  2. Menolak segala bentuk tindakan kekerasan aparatur Negara terhadap aksi-aksi demontrasi serta aksi-aksi Rakyat dalam mempertahankan hak-hak atas lahan dan ruang kerja.
  3. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di bidang migas yang merugikan bangsa Indonesia. Serta bongkar dan tangkap mafia migas, koruptor dan pengusaha yang mengemplang pajak sehingga seluruh hartanya dapat digunakan untuk biaya pembangunan;
  4. Negara harus melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia;
  5. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan sejati bagi rakyat Indonesia.

Bandung, 20 November 2014

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *