Salam Pergerakan,

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politik atas hak-haknya. Jam kerja yang panjang, minimnya upah, serta buruknya kondisi kerja telah melahirkan perlawanan dari kaum buruh di dunia. Awalnya, pada tanggal 1 Mei 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat menggelar demonstrasi untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari.

Walaupun sebagian besar buruh di Indonesia telah merasakan buah dari perjuangan kaum buruh di masa lalu, namun jika kita melihat kondisi perburuhan saat ini, kita tidak dapat mengatakan buruh telah sejahtera atau menikmati hasil dari perjuangan tersebut. Jam kerja yang panjang, upah yang minim serta kondisi kerja yang buruk masih dirasakan oleh beberapa buruh, khususnya di Indonesia. Hanya sebagian buruh yang merasakan hasil dari perjuangan buruh di masa lalu.

Sistem kerja kontrak dan outsourcing yang masih diterapkan oleh pemerintahan saat ini telah merampas kepastian kerja dan meraih kesejahteraan bagi kaum buruh. Hampir sebagian besar kaum buruh/pekerja di Indonesia merasakan praktek ini, walaupun mungkin tidak disadari atau merasa praktek tersebut merupakan hal yang wajar. Namun dengan diberlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing maka sewaktu-waktu seorang pekerja yang bekerja di manapun dapat di-PHK. Sistem kerja kontrak dan outsourcing ini jelas sangat menguntungkan bagi para pemilik modal karena mereka tidak harus mengeluarkan uang pesangon jika melakukan PHK terhadap para pekerjanya.

Praktek yang merugikan kaum buruh/pekerja lainnya adalah politik upah murah yang hingga saat ini juga masih dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Setiap akhir tahun, berbagai gerakan buruh/pekerja turun ke jalan untuk menuntut gaji/upah minimum yang dirasa dapat mensejahterakan para buruh/pekerja. Namun tuntutan kenaikan upah minimum tersebut sangat jarang dikabulkan oleh pemerintah daerah, sehingga kehidupan buruh/pekerja selalu berada di lingkaran kemiskinan.

Perlawanan untuk menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing serta politik upah murah tentunya harus dilanjutkan. Tentunya kita juga jangan melupakan perlawanan selama bertahun-tahun oleh para buruh/pekerja juga pernah membuah hasil. Ditetapkannya 1 Mei sebagai hari libur nasional pada tahun 2013 merupakan hasil dari perjuangan para buruh/pekerja di Indonesia selama bertahun-tahun. Kenaikan upah minimum di beberapa provinsi yang mencapai 30%-40% juga merupakan hasil dari perjuangan para buruh/pekerja. Namun jangan pernah dilupakan bahwa hasil-hasil tersebut dicapai melalui perjuangan buruh yang solid dan besar.

Untuk itu menjadi penting untuk membangun kembali konsolidasi-konsolidasi gerakan buruh untuk memperkuat perjuangan meraih kesejahteraan. Memperkuat perlawanan buruh melalui perluasan dan persatuan organisasi-organisasi gerakan buruh tetap harus dilakukan sehingga hasil-hasil yang diperoleh oleh gerakan buruh semakin banyak dan meluas.

Namun untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya tidak cukup hanya memperkuat kekuatan gerakan buruh saja. Persatuan antara gerakan-gerakan rakyat multisektor harus mulai dilakukan. Penyatuan gerakan buruh, tani, nelayan, rakyat miskin kota, perempuan, masyarakat adat dan mahasiswa harus mulai digalakkan. Walaupun permasalahan di berbagai sektor masyarakat tersebut berbeda-beda, namun akar permasalahan tetap sama yaitu Neoliberalisme-Kapitalisme.

Sistem kerja kontrak dan outsourcing, politik upah murah, perampasan lahan, reklamasi pantai, pengkaplingan lahan tangkap ikan, penggusuran, diskriminasi terhadap perempuan, serta biaya pendidikan yang tinggi merupakan contoh-contoh masalah yang muncul akibat praktek Neoliberalisme-Kapitalisme. Selain itu, walaupun permasalahan-permasalahan tersebut berada di sektor masing-masing namun memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Biaya pendidikan yang tinggi pasti menjadi masalah bagi buruh, petani, nelayan yang memiliki anak. Begitu juga dengan dipotongnya subsidi pertanian yang berimbas pada naiknya harga bahan pangan, tentunya akan berimbas pada kehidupan buruh, rakyat miskin kota, dan sektor masyarakat yang berada di perkotaan.

Konsolidasi gerakan Multi sektoral menjadi penting untuk dilakukan pada saat ini. Jelas, gerakan buruh tidak bisa melakukan perlawanan sendirian terhadap kekuasaan Neoliberalisme-Kapitalisme. Begitu juga dengan gerakan-gerakan rakyat yang lainnya. Persatuan gerakan rakyat Multi sektor menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh seluruh gerakan rakyat. Gerakan rakyat Multi sektor tersebut juga harus berubah wujud menjadi gerakan politik. Hal ini penting karena seluruh penindasan yang dilakukan pemilik modal melalui kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh negara.

Kita tahu bahwa tidak satu pun penguasa dan partai politik yang ada saat ini benar-benar berniat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Pergantian pemerintahan sejak reformasi dimulai hingga saat ini, rakyat hanya diperlukan untuk kebutuhan suara dalam Pemilu. Setelah mereka berkuasa, maka kebijakan-kebijakan negara yang muncul selalu menguntungkan elit politik, partai politik borjuis serta pemilik modal. Rakyat hanya menjadi penonton ketika elit-elit partai politik dan pemilik modal berkuasa.

Hingga saat ini, pemerintah selalu menghipnotis rakyat melalui program-program populis, seperti Bantuan Langsung Tunai, Operasi Pasar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan yang lainnya. Namun dari pelaksanaan berbagai program populis tersebut, pada kenyataannya muncul diskriminasi dan tidak semua warga miskin dapat mengakses program-program tersebut. Padahal negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai program populis yang disebut pemerintah sebagai program jaminan sosial tersebut pada kenyataannya masih mengharuskan rakyat untuk membayar iuran agar dapat mengaksesnya. Perlindungan sosial transformatif seharusnya berasal dari uang pajak negara yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan seperti asuransi sosial yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

Kesejahteraan rakyat hanya dapat tercapai dan dapat dijalankan jika kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat. Untuk itu, perebutan kekuasaan harus dilakukan melalui kekuatan politik yang berasal dari gerakan rakyat Multi sektor. Persatuan gerakan rakyat Multi sektor itu harus didorong untuk membangun partai politik alternatif sehingga kesejahteraan bagi rakyat dapat tercapai.

Maka dari itu, kami dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia menyatakan sikap:

  1. Mendukung perlawanan gerakan buruh melalui peringatan May Day untuk memperjuangkan kesejahteraannya;
  2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta politik upah murah;
  3. Bangun persatuan gerakan buruh untuk memperkuat perlawanan dan perjuangan buruh;
  4. Bangun kekuatan politik alternatif melalui persatuan gerakan rakyat Multi sektor;
  5. Mendukung sepenuhnya inisiatif pembangunan partai politik alternatif yang dilakukan oleh gerakan rakyat;
  6. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan sejati bagi Rakyat Indonesia.

 

Bandung 1 Mei 2015,

Atas Nama Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *