Salam Pergerakan,

7.000 nelayan, yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, rencananya akan menggelar aksi damai di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Istana Negara di Jakarta. Ribuan petani dari Indramayu, Cirebon, Pandeglang, Pati, Tegal, Brebes, Probolinggo, Rembang dan Batang tersebut menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Perman KP) No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik.

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) mendukung aksi Front Nelayan Bersatu tersebut karena hingga saat ini prioritas pemerintahan belum untuk menyejahterakan nelayan di Indonesia, khususnya nelayan kecil. Selama ini, prioritas pemerintahan masih pada peningkatan produksi perikanan. Padahal peningkatan produksi perikanan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Prioritas pemerintahan tersebut terlihat dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 dan Nota Keuangan APBN 2015. Dana yang dialokasikan untuk masyarakat dan pemerintah daerah di 34 provinsi hanya sebesar 34,8 persen dari Rp 6.726.015.251.000. Dari prosentase tersebut, 29,6 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara upaya pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai hanya sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budi daya.

Terkait dengan kebijakan terbaru dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berencana membatasi aktivitas penangkapan ikan dan eksplorasi di wilayah 0-4 mil dari tepi pantai secara bertahap, hal ini akan membunuh perekonomian nelayan kecil. Dalam rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, wilayah 0-4 mil akan digunakan untuk pariwisata dan konservasi. Masalahnya adalah kapal yang digunakan oleh sebagian besar nelayan kecil adalah kapal yang tidak menggunakan mesin atau berukuran di bawah 5 Grosston (GT). Kapal nelayan kecil tersebut hanya mampu beroperasi paling jauh 4 mil. Jika nelayan kecil dilarang untuk menangkap ikan di wilayah 0-4 mil dari tepi pantai, maka jelas para nelayan kecil tidak dapat menangkap ikan dan terancam menjadi pengangguran.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 tercatat jumlah nelayan tangkap di Indonesia mencapai 2,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 95 persen adalah nelayan tradisional. Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing produk perikanan dari kampung-kampung nelayan seharusnya menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Selain itu, perlindungan sosial bagi nelayan dan warga negara pada umumnya seharusnya menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi. Bantuan rumah murah, kesehatan gratis, pendidikan gratis bagi anak nelayan, dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang murah dan terjangkau serta ramah lingkungan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada khususnya.

Maka dari itu, kami dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:

  1. Mendukung perjuangan nelayan untuk memperbaiki produktifitas dan kesejahteraan nelayan;
  2. Pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial transformatif bagi seluruh warga negara Indonesia;
  3. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan sejati bagi rakyat Indonesia.

 

Bandung, 26 Februari 2015

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *