Wisma Antara pagi itu (22/9/2014) dipenuhi oleh sekitar 500 aktivis berbagai organisasi tani dan nelayan, akademisi bidang pertanian dan agraria, serta perwakilan petani dan nelayan dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Mereka berkumpul untuk membicarakan isu yang sangat penting bagi tercapainya kedaulatan pangan Indonesia, yaitu reforma agraria.

Acara Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dibuka oleh Anies Baswedan PhD, anggota Tim Transisi, yang mewakili Jokowi. Entah mengapa Jokowi tidak hadir membuka acara ini. Namun Anies menegaskan bahwa selama ini Tim Transisi serius membahas masalah reforma agraria. Pernyataannya ini disambut tepuk tangan para hadirin.

Anies mengakui bahwa tugas Tim Transisi ada dua, yaitu mengawal proses transisi dari pemerintah SBY ke pemerintahan Jokowi-JK, serta transisi dari ‘janji’ kepada ‘realisasi’. Salah satu janji Jokowi-JK adalah terkait reforma agraria. Anies juga menyatakan bahwa ada rencana membentuk Kementerian Agraria.

Usai acara pembukaan, sidang komisi-komisi pun dimulai, di hotel Oria Jakarta Pusat, dengan diikuti sekitar 200 perwakilan kelompok tani dan nelayan, dan para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Pergerakan Tani Indonesia (P3I), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Solidaritas Perempuan, Institute for Global Justice (IGJ), dan lain-lain.

Menurut Noer Fauzi Rachman PhD, panitia KNRA, tujuan konferensi adalah menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah baru. Peserta konferensi sebagai aktivis dan pelaku di lapangan harus menempatkan diri sebagai ‘guru’ untuk menunjukkan agenda yang layak dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam sidang komisi dibahas 117 halaman draft rekomendasi, antara lain agenda legislasi dan regulasi nasional yang mendukung reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mekanisme kelembagaan, pembiayaan, penataan perdagangan, riset, dll.

Sementara itu, Sekjen KPA, Irwan Nurdin, kepada LiputanIslam.com menyatakan, “Sebenarnya rencana pelaksanaan KNRA ini sudah dimulai sejak lama. Sejak masa pencapresan Jokowi-JK kita sudah berhasil mengajukan agenda reforma agraria dalam visi-misi mereka. Setelah Jokowi menang, kita pun bergerak. Dalam arti, reforma agraria kan sudah ada di teks kampanye mereka. Nah sekarang kita harus memberikan penafsirannya. Yang berhak menafsirkannya adalah mereka yang sejak puluhan tahun bergelut, mengkaji, berjejaring dengan dengan jaringan reforma agraria, supaya tafsirannya tidak melenceng.

Wisma Antara pagi itu (22/9/2014) dipenuhi oleh sekitar 500 aktivis berbagai organisasi tani dan nelayan, akademisi bidang pertanian dan agraria, serta perwakilan petani dan nelayan dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Mereka berkumpul untuk membicarakan isu yang sangat penting bagi tercapainya kedaulatan pangan Indonesia, yaitu reforma agraria.

Acara Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dibuka oleh Anies Baswedan PhD, anggota Tim Transisi, yang mewakili Jokowi. Entah mengapa Jokowi tidak hadir membuka acara ini. Namun Anies menegaskan bahwa selama ini Tim Transisi serius membahas masalah reforma agraria. Pernyataannya ini disambut tepuk tangan para hadirin.

Anies mengakui bahwa tugas Tim Transisi ada dua, yaitu mengawal proses transisi dari pemerintah SBY ke pemerintahan Jokowi-JK, serta transisi dari ‘janji’ kepada ‘realisasi’. Salah satu janji Jokowi-JK adalah terkait reforma agraria. Anies juga menyatakan bahwa ada rencana membentuk Kementerian Agraria.

Usai acara pembukaan, sidang komisi-komisi pun dimulai, di hotel Oria Jakarta Pusat, dengan diikuti sekitar 200 perwakilan kelompok tani dan nelayan, dan para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Pergerakan Tani Indonesia (P3I), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Solidaritas Perempuan, Institute for Global Justice (IGJ), dan lain-lain.

Menurut Noer Fauzi Rachman PhD, panitia KNRA, tujuan konferensi adalah menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah baru. Peserta konferensi sebagai aktivis dan pelaku di lapangan harus menempatkan diri sebagai ‘guru’ untuk menunjukkan agenda yang layak dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam sidang komisi dibahas 117 halaman draft rekomendasi, antara lain agenda legislasi dan regulasi nasional yang mendukung reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mekanisme kelembagaan, pembiayaan, penataan perdagangan, riset, dll.

Sementara itu, Sekjen KPA, Irwan Nurdin, kepada LiputanIslam.com menyatakan, “Sebenarnya rencana pelaksanaan KNRA ini sudah dimulai sejak lama. Sejak masa pencapresan Jokowi-JK kita sudah berhasil mengajukan agenda reforma agraria dalam visi-misi mereka. Setelah Jokowi menang, kita pun bergerak. Dalam arti, reforma agraria kan sudah ada di teks kampanye mereka. Nah sekarang kita harus memberikan penafsirannya. Yang berhak menafsirkannya adalah mereka yang sejak puluhan tahun bergelut, mengkaji, berjejaring dengan dengan jaringan reforma agraria, supaya tafsirannya tidak melenceng.

 

Sumber: http://politik.kompasiana.com/2014/09/25/apa-itu-reforma-agraria-676389.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *