(www.kpa.or.id) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bertanggung jawab atas insiden kekerasan dan pemukulan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), Anwar Sadat dan sejumlah petani dalam perayaan dan aksi damai Hari Tani Nasional di Palembang, Senin (27/9).

Sekretaris Jenderal KPA Idham Arsyad dalam siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, kemarin (28/9), mengatakan 24 September 2010 diperingati sebagai Hari Tani Nasional ke-50 yang ditandai dengan aksi berbagai organisasi rakyat, petani dan kelompok NGO di berbagai daerah mulai dari tingkat nasional hingga wilayah.

Namun sungguh disayangkan, kata dia Peringatan Hari Tani Nasional di Palembang diwarnai dengan tindakan kekerasan aparat pemerintah terhadap massa aksi. “Kejadian tersebut disinyalir sebagai upaya untuk menggagalkan aksi peringatan hari tani,” kata Idham.

Kekerasan ini berawal dari upaya provokasi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang datang secara tiba-tiba di tengah aksi sekitar 1.200 petani yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. Para petani tengah berkumpul di depan GOR Palembang untuk persiapan long march ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel.

Dalam kejadian itu, kata dia pihak Pemprov Sumsel meminta dengan paksa pengeras suara dari massa aksi yang kemudian kejadian ini telah memicu bentrok antara petani dengan rombongan Pemprov Sumsel tersebut.

“Peristiwa ini membuktikan bahwa Gubernur Sumatera Selatan antidemokrasi dan tidak memahami substansi peringatan Hari Tani Nasional,” ucap Idham.

Menurut Idham, aksi yang sejatinya diperingati agar pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan petani, sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden SBY pada tahun 2007, telah dinodai oleh tindakan kekerasan dan pelanggaran atas HAM.

KPA kata Idham, mendesak Kapolda Sumatera Selatan segera menyelidiki dan menyidik kasus kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut secara tuntas. “Kami juga mendesak Pemprov Sumsel untuk segera menyelesaikan konflik agraria antara petani dan pihak pemodal/perusahaan, dan segera menjalankan pembaruan agraria sebagai inti dari tuntutan aksi hari tani,” tuturnya.

KPA juga meminta Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas atas dasar pelanggaran atas HAM.

Lapor ke Polisi

Sementara itu, kasus pemukulan Anwar Sadat dan sejumlah petani telah dilaporkan ke Polda Sumsel. Sri Lestari, salah satu tim kuasa hukum Anwar Sadat itu di Palembang, Selasa (28/9) menganggap, aksi kekerasan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum penguasa di daerah ini.

“Selain kekerasan, dalam insiden itu, juga melanggar undang-undang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, karena secara paksa meminta alat pengeras suara dari petugas aksi,” kata Sri di Palembang, Selasa (28/9) seperti dikutip Antara.

Sri mengungkapkan, selain melaporkan oknum pelaku pemukulan terhadap aktivis dan petani, dia juga akan melaporkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, yang diduga memprovokasi terjadinya kericuhan pada aksi yang diselenggarakan memperingati HTN antara massa aksi dengan aparat.

Eti Gustina, Ketua L BH Palembang, menyayangkan sekaligus mengutuk insiden kekerasan yang semestinya tidak terjadi itu. Menurut dia, pihaknya benar-benar akan mengawal kasus yang menodai nilai demokrasi di negeri ini. “Memang biasanya kasus demikian, jarang sampai tuntas penyelesaiannya, namun kali ini, dirinya beserta anggota tim kuasa hukum lainnya siap mengawal kasus ini untuk dituntaskan dan di sidangkan di pengadilan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, untuk kasus ini, pihaknya menindaklanjuti hingga ke tingkat nasional, yaitu Komnas HAM dan Mendagri agar menegur pemimpin di daerah itu. Begitu juga dengan pihak kepolisian setempat, guna menyelidiki dan menyidik kasus kekerasan aktivis dan petani tersebut.

Sementara Anwar Sadat, menuturkan, jika insiden menimpanya beserta beberapa warga ikut dalam aksi unjuk rasa dibentuk secara bersama antara lain oleh LSM Walhi Sumsel, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Dewan Petani itu, indikasi diprovokasi oleh oknum tertentu yang hadir pada massa aksi peringatan hari tani nasional di daerah itu.

Menurut dia, ada dimensi politik dalam kejadian itu. Sebab sebelum Gubernur Sumsel Alex Noerdin datang, massa aksi tertib. Namun ketika Alex berupaya untuk mengambil pengeras suara dari petugas aksi serentak massa aksi emosi, dan menyebabkan oknum melakukan pemukulan terhadap dirinya dan beberapa rekannya.

Dia mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan itu untuk meminta pemerintah mengusut kasus sengketa lahan yang dialami masyarakat di berbagai daerah di Sumsel. “Di sini kami juga menginginkan agar pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas penyelesaian sengketa lahan, dan mengembalikan lahan warga yang diserobot oleh pihak perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Humas Pemprov Sumsel Tontowi HE Permana yang dihubungi Jurnal Nasional lewat telepon selulernya kemarin, enggan memberi komentar atas kejadian tersebut. Pesan singkat yang dikirim juga tak dibalas.

 

Jan Prince Permata/Ida Syahrul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *