Pada tanggal 19-25 April 2012, telah dilakukan suatu rangkaian proses Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-IV, yang dihadiri oleh utusan seluruh Komunitas Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dewan AMAN (DAMAN), Pengurus Besar (PB AMAN), Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Wilayah, DAMAN Wilayah, BPH AMAN Daerah dan DAMAN Daerah.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada BPH AMAN Wilayah Maluku Utara, BPH AMAN Daerah Halmahera Utara dan secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang telah membantu kelancaran proses KMAN IV. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Adat di Halmahera Utara yang telah menyediakan wilayah adatnya sebagai tempat berlangsungnya KMAN IV.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara baik laki-laki maupun perempuan, yang mendiami wilayah-wilayah pegunungan, dataran dan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri termasuk hak untuk meneruskan agama dan kepercayaan peninggalan para leluhur serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, termasuk hak untuk bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan penindasan, baik di antara sesama masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan dan kelembagaan adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan segala kekayaan alam lainnya di dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan tradisional kami masing-masing. Wilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas; identitas suatu eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan nilai-nilai itu, Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.

Kami menyatakan bahwa, Masyarakat Adat selama ini mampu mengelola dan menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan secara turun temurun di bumi. Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan, dengan Masyarakat Adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu, merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan.

Kami menegaskan, bahwa secara universal, Hak-Hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan secara nasional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b dan 28i.

Karena itu, kami menyambut baik komitmen DPR RI yang disampaikan oleh Ketua DPR RI ketika membuka KMAN IV, untuk mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) pada tahun 2012 ini.

Kami juga menyambut baik upaya yang dilakukan oleh MK untuk menguji seluruh UU yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya UU 41 yang saat ini sedang dalam proses uji materi.

Tanpa mengurangi rasa syukur dan penghargaan atas berbagai perkembangan tersebut, Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi dan ekspansi dalam upaya peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan.

Selama 4 dasawarsa sejak Rejim Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. Umumnya wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP). Masyarakat Adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan.

Kami mencatat kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah dan otonomi khusus. Hak otonomi masih dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak membawa hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-cita perjuangan kami untuk memulihkan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana telah diwariskan oleh leluhur kami sebagai hak-hak asal-asul dan hak-hak tradisional.

Untuk menegakkan hak-hak dasar ini, kami Masyarakat Adat Nusantara, yang merasa senasib dan sepenanggungan, telah bersepakat untuk meneguhkan kembali keputusan-keputusan KMAN I, II dan III, untuk tetap berjuang bersama dalam satu wadah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang saat ini telah menjadi prioritas pembahasan DPR RI tahun 2012. Mendesak pemberlakuan sistem pemerintah adat di wilayah-wilayah adat, pengembalian tanah dan wilayah-wilayah adat yang dirampas, serta mencabut ijin-ijin di wilayah masyarakat adat yang diberikan dengan tidak melalui proses perundingan yang adil dengan masyarakat adat.

Sebagai penutup dari Resolusi ini, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuat langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

 

Tobelo, Halmahera Utara,

25 April 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *