Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai pemilu terbagi ke dalam empat undang-undang, yaitu UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tersebarnya pengaturan Pemilu ke dalam empat Undang-Undang ini tidak hanya mengakibatkan tumpang tindih, kontradiksi dan duplikasi pengaturan, tetapi juga pengaturan tiga jenis pemilu tanpa standar yang sama. Berbagai aturan pemilihan umum baik presiden, legislatif maupun kepala daerah yang tersebar dalam UU yang berbeda juga dinilai menyulitkan penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menerapkan dan melaksanakan Pemilu secara baik. 

Dasar argumentasi inilah yang akhirnya wacana penghimpunan seluruh peraturan mengenai pemilu ke dalam sebuah kitab undang-undang atau biasa disebut kodifikasi muncul ke permukaan. Kodifikasi UU Pemilu ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-XI/2013 yang mensyaratkan pelaksanaan Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Dalam hal ini, pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan. Pemilu serentak tersebut tentu saja akan sangat rumit dan membutuhkan undang-undang yang padu. 

Hal lain yang mendasari wacana kodifikasi UU Pemilu adalah berbagai peraturan UU Pemilu tersebut selalu berganti menjelang pemilu dilaksanakan. Selalu bergantinya peraturan UU Pemilu menjelang pemilu dilaksanakan tentu saja berkaitan erat dengan kepentingan partaipartai politik yang ingin memastikan kepentingan oligarki terus menguasai kancah politik di Indonesia. 

Menariknya dari wacana kodifikasi UU Pemilu ini adalah tidak disertakannya UU Partai Politik dalam upaya kodifikasi UU Pemilu tersebut. Padahal UU Partai Politik sangat terkait erat dengan sistem kepemiluan. UU Partai Politik, selama ini, menjadi penghambat berkembangnya gerakan politik rakyat menjadi partai politik serta turut menjadi kontestan pemilu. UU Partai Politik yang dibuat oleh partai politik di parlemen jelas merupakan bentuk monopoli sekaligus potensi tinggi diskresi. Jika aturan kelembagaan partai dan kontestasinya dalam pemilu masih menjadi kewenangan partai politik yang saat ini berkecimpung di parlemen, maka dikhawatirkan partai politik, pemilu dan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat tidak akan terwujud. 

Untuk membahas berbagai permasalahan tersebut, maka Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyelenggarakan diskusi terbatas pada hari Selasa , 17 November 2015 untuk membahas mengenai wacana kodifikasi UU Pemilu tersebut. Selain itu, juga akan dibahas mengenai peluang dari gerakan politik rakyat dalam memanfaatkan wacana kodifikasi UU Pemilu tersebut.

Narasumber diskusi terbatas ini antara lain adalah Dirga Ardiansa (Manajer Riset dan Pusat Data, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, dan Lucky Djani (Aktivis Indonesia Corruption Watch – ICW dan pegiat Transparansi International Indonesia – TII). 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *