“Praktik Neoliberal menempatkan perempuan dan anak sebagai korban terdepan” (Dr Hendri Saparini, KOMPAS, 12 Juni 2009)

Era neoliberalisme memberikan dampak buruk bagi perempuan. Dampak akibat pasar bebas, privatisiasi dan penghapusan subsidi ini telah menjerat perempuan di segala bidang. Mengutip Maklumat Barisan Perempuan Indonesia tgl 8 Maret 2010 mengungkapkan bahwa rezim neoliberal melalui kekuasaan Rezim SBY telah membuat perempuan dalam kondisi kritis. Fakta ini bukan main-main. Kritisnya kondisi perempuan sama artinya dengan ambruknya bangunan masyarakat dan negara.

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah perjuangan rakyat Indonesia, gerakan mahasiswa selalu memiliki keterkaitan dengan gerakan rakyat. Bukan hanya karena gerakan mahasiswa merupakan salah satu varian dari gerakan rakyat, melainkan pada peran penting yang pernah dijalankannya. Mulai dari perjuangan melawan pemerintah kolonial untuk terlepas dari penindasan secara fisik dan mental serta untuk memiliki teritorial dan kedaulatan yang diakui oleh seluruh negara­negara di dunia, hingga perlawanan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim berkuasa.

Pengantar

Keruntuhan rezim otoritarian Orde Baru yang diharapkan menghasilkan perubahan politik yang mengakomodasi suara korban dan rakyat yang tertindas secara umum hingga saat ini masih merupakan harapan yang masih belum terwujudkan. Pergantian kepemimpinan politik pasca reformasi 1998 tampaknya selalu alpa pada suara-suara yang melahirkan reformasi itu sendiri. Penegakan keadilan yang sejatinya merupakan landasan utama reformasi tetap masih berupa slogan, janji kosong bahkan dijadikan sebagai komoditas politik belaka.

Dinamika politik nasional masih didominasi oleh partai-partai politik yang merupakan metamorfosa dari kekuatan lama dan kalangan militer. Para aktor politik tersebut menunjukkan betapa “kentalnya” mereka mengusung kepentingan ekonomi politik mereka sendiri, yang semakin jauh dari kebutuhan dan tuntutan rakyat. Perdebatan yang diwacanakan oleh kelompok politik dominan ini seringkali sangat jauh dari idealisme dan berjangka panjang bagi kepentingan bangsa dan negara. Praktis keputusan politik yang dihasilkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan ekonomi politik kedua kelompok dominan tersebut.

Mukadimah

Semasa rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998), agenda reforma agraria ditafsirkan sebatas menjadikan tanah dan sumberdaya alam lainnya sebagai komoditas dan obyek eksploitasi semata. Dalam pada itu, partisipasi rakyat dipinggirkan. Tak ada akses untuk sekadar memperpanjang nafas hidup. Singkatnya, rakyat dipaksa mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ironisnya, paksaan ini menempatkan rakyat harus berhadapan dengan birokrasi yang koruptif dan pemodal yang menghalalkan pelbagai cara untuk merengkuh tujuannya.