Serikat Pekerja Kertas PT Pindo Deli (SPK PD), anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) – Konfederasi Serikat Nasional, memutuskan untuk menggelar mogok kerja ke-2 selama 14 hari yang akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2012. Rencana mogok kerja ini dilakukan karena perundingan kenaikaan upah kembali mengalami dead lock. Padahal dalam perundingan pertama, perusahaan kertas yang memiliki kemampuan produksi kelas dunia serta merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group serta menjadi bagian sangat penting dari Asian Pulp & Paper (APP) ini, telah sepakat untuk memenuhi tuntutan kenaikaan upah buruh. Bahkan dalam perundingan pertama yang dilakukan pada tanggal 7-8 Mei 2012 tersebut, dimana pihak perusahaan diwakili langsung oleh manajemen Sinar Mas Group, juga bersepakat untuk menghentikan Lewi Kosasih dari jabatannya sebagai pimpinan PT Pindo Deli, yang telah diembannya selama 5 tahun.

Namun hingga saat ini, manajemen PT Pindo Deli tidak memberikan respon positif atas tuntutan SPK PD untuk menaikkan upah para buruh. Kenaikan upah tersebut seharusnyag didasarkan penilaian kinerja/prestasi atau yang lazim disebut Penilaian Akhir Tahun (PAT). Dengan argumentasi tersebut sangatlah jelas, bahwa manajemen PT Pindo Deli telah melakukan pengingkaran atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dari perundingan di tanggal 7-8 Mei 2012.

Kenaikan upah sebesar 18% yang dituntut oleh para buruh tersebut sebenarnya disebabkan adanya selisih kenaikan UMK 2012 Kabupaten Karawang dan hasil dari penilaian prestasi kinerja para buruh selama ini. Permasalahannya adalah manajemen PT Pindo Deli selama ini tidak pernah memberikan penghargaan kepada para buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun. Sistem yang selama ini diterapkan oleh perusahaan hanya memungkinkan kenaikan upah sebesar Rp 16.000,- per tahun untuk buruh yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun.

Permasalahan yang lainnya adalah menjamurnya tenaga kerja asing yang akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, khususnya untuk permasalahan upah dan fasilitas. Selain itu, setengah dari 13.000 buruh masih berstatus kontrak dan outsourcing. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kepastian kerja bagi buruh tidak terjamin.

Berbagai permasalahan tersebut yang akhirnya memaksa para buruh berencana melakukan mogok kerja selama 14 hari, yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2012. Permasalahan-permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya pengabaian dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya Upah murah dan sistem kerja kontrak serta outsourcing selama ini memang diperlihara oleh rezim neoliberal untuk menggaet para pemilik modal agar menanamkan investasinya di Indonesia. Penerapan politik upah murah serta tidak memberikan kepastian kerja kepada para buruh melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing, sangat jelas menunjukkan keberpihakan rezim neoliberal kepada para pemilik modal.

Kriminalisasi yang dihadapi oleh para pengurus serikat pekerja yang dilakukan oleh pemilik modal pun dibiarkan oleh rezim neoliberal. Dengan tindakan kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja, tentunya akan memperlemah serikat pekerja/buruh tersebut. Praktik kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja/buruh telah menjadi senjata ampuh bagi pemilik modal untuk membungkam keberadaan serikat pekerja/buruh di perusahaan mereka. Namun lagi-lagi rezim neoliberal mendiamkan praktik kriminalisasi ini, padahal seharusnya negara memberikan perlindungan atas kemerdekaan berserikat kepada warga negara, khususnya kepada buruh/pekerja.

Sudah saatnya, buruh-buruh di Indonesia melakukan perlawanan terhadap praktik penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal dan rezim neoliberal. Sudah saatnya, para buruh bersatu dan memberikan solidaritas perjuangan kepada kelompok buruh yang masih mengalami praktik penindasan. Dengan memberikan solidaritas perjuangan kepada para buruh yang masih mengalami praktik penindasan, maka hal tersebut merupakan titik awal bagi para buruh untuk membangun persatuan yang lebih luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *