Jakarta, Kompas –  Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk tim penyelesaian agraria untuk memastikan pemerintah mau menjalankan agenda pembaruan agraria. Tim akan memastikan penyelesaian masalah agraria tak lagi parsial, tetapi melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait. Tim ini juga diharapkan bisa mendorong terbentuknya badan pembaruan agraria.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan, selama ini penyelesaian masalah agraria, seperti konflik tanah, terkendala banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat. Di sisi lain, Komisi II DPR yang bertanggung jawab terhadap persoalan tanah hanya memiliki mitra kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, mengatakan, Komisi II memang telah membentuk panitia kerja penyelesaian konflik tanah. Namun, panitia kerja ini tak akan bisa bekerja efektif karena otoritasnya tak sekuat tim atau pansus yang berjalan dengan mandat DPR.

”Persoalan tanah atau agraria pada umumnya melibatkan banyak unsur. Kami kan enggak bisa memanggil Kementerian BUMN jika terkait konflik tanah milik perkebunan negara. Atau, aset-aset tanah negara yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan. Makanya, tim penyelesaian agraria ini nanti lintas komisi,” kata Arif di Jakarta, Sabtu (14/4).

Menurut Arif, tim juga akan memastikan pemerintah menjalankan agenda pembaruan agraria. Agenda ini dimandatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria. Persoalan konflik tanah terus terjadi karena pemerintah abai mengagendakan pembaruan agraria.

”Soal redistribusi lahan, BPN bilang sudah melakukan redistribusi lahan, tetapi di mana dan berapa banyak tak pernah jelas. Kondisi sekarang, rakyat dihadapkan pada persoalan liberalisasi agraria. Rakyat kecil, seperti petani, makin kehilangan tanah sebagai sumber penghidupan mereka, di sisi lain pemilik modal menguasai ribuan hingga ratusan ribu hektar tanah,” katanya.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad mengatakan, pembentukan tim ini harus bisa menyelesaikan akar konflik agraria. Konflik ini disebabkan ketimpangan penguasaan tanah dan kekayaan alam.  (bil)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/16/02060057/dpr.bentuk.tim.penyelesaian.agraria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *