KPRI Sulawesi Selatan: KPRI Akan Perjuangkan Tanah Adat Kajang

Seputarsulawesi.com, Makassar- Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Wilayah Sulawesi Selatan akan memberi perhatian utama pada kasus-kasus yang melibatkan petani dan buruh yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya kasus sengketa tanah adat masyarakat Kajang dengan PT. Londsum di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Keterlibatan KPRI ini disebabkan karena pemerintah setempat sangat lamban dalam menangani kasus sengketa […]

PPR Lampung Demo di Halaman Kantor Wali Kota

Pusat Perjuangan Rakyat (PPR) Lampung mengajukan sejumlah tuntutan saat berunjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu, 21/10/2015. Mereka menilai, kondisi buruh, khususnya di Lampung, masih jauh dari sejahtera. “Masih sulit bagi kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan. Berbagai perangkat undang-undang dan peraturan yang didesain seolah berpihak terhadap rakyat pekerja, tapi tersembunyi tipu muslihat […]

Press Release : KPRI Jabar Akan Perkuat Gerakan Ekonomi dan Politik Kerakyatan

Naiknya Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia ketujuh sempat membangkitkan harapan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Joko Widodo atau Jokowi yang bukan berasal dari elit-elit politik ‘lama’ diharapkan mampu untuk mewujudkan apa yang selama ini diimpikan sebagian besar rakyat, yaitu kehidupan yang lebih baik, harga-harga barang yang murah, pendidikan dan kesehatan gratis, tidak adanya penggusuran […]

Konferensi Wilayah KPRI Jawa Barat

Intervensi politik gerakan rakyat yang lebih terstruktur dan sistematis sangatlah dibutuhkan dalam kondisi kita sekarang, masih berlakunya dominasi kekuasaan neoliberal dan oligarki yang diiringi dengan keterbatasan politik, Jokowi yang digadang-gadang sempat menjadi harapan untuk membangun praktek politik yang melampaui oligarki menjadi justifikasi logis bagi keberadaan organisasi politik gerakan rakyat, Keberadaan organisasi politik gerakan rakyat menjadi […]

KSN: Pembuatan Formula Pengupahan Tidak Melibatkan Buruh

Paket Kebijakan Ekonomi IV, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dimana salah satunya mengenai formula penghitungan upah, yang dinilai sangat berbeda dengan penghitungan upah selama ini yang berbasis pada Komponen Hidup Layak (KHL). Hal ini disampaikan oleh Mukhtar Guntur, Presiden Konfederasi Nasional dalam lembar pernyataan sikapnya. Menurutnya KHL ditetapkan melalui survey kebutuhan pokok yang […]

Pernyataan Sikap Sepetak Atas Kriminalisasi oleh Cabup Nace

pengelolaan hutan diera Neoliberal tak dapat dilepaskan dari peran penting reproduksi disiplin ilmu pengetahuan pada teori-teori ilmiah tentang kehutanan. Tak jauh berbeda dengan diskursus pembangunan, good governance, partisifasi masyarakat sipil, desentralisasi dsb. Kenyataan yang terjadi disiplin ilmu pengetahuan telah mereduksi kebenaran pengetahuan komunal masyarakat desa hutan terutama yang bertalian erat dengan segi-segi kehidupan manusia lebih […]

Kriminalisasi Petani dan Aktivis Petani Sepetak Karawang

Kriminalisasi Aktivis petani kembali terjadi di negara ini, dua Aktivis Serikat Petani Karawang (1) Engkos Koswara SEKJEN Serikat Petani Karawang dan Odang Rodiana Kepala Departemen Pendidikan Serikat Petani Karawang telah di kriminalisasi oleh salah seorang CABUP Karawang no Urut 1 Nace Permana yang juga ketua LODAYA yang mana peranannya selama ini adalah sebagai beking PERHUTANI. […]