MK Kabulkan Uji Materi UU Perkebunan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang diajukan oleh empat pemohon yakni Japin, Vitalis Andi, Sakri, dan Ngatimin, yang merupakan para petani. “Mengabulkan permohonan para pemohon,” ujar anggota Hakim MK, Harjono saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin. Ia mengatakan, […]

Agenda AMAN-BPN RI di Masamba

(TRIBUN-TIMUR.COM) Sejumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah memadati Hotel Remaja Masamba, Minggu (18/09/2011). Rangkaian kegiatan akan dimulai pada pukul 12.30 WITA di lapangan Sabbang Luwu Utara. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini antara lain, Rapat Umum Konsultasi Nasional di lapangan Sabbang yang mengundang pembicara, Andri Triana (Kepala Bidang […]

PTPN 2 Disinyalir Sarang Mafia Tanah

(Medan-ORBIT) Masyarakat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut mengingatkan agar Pemprovsu hati-hati dalam menyikapi permasalahan tanah di Sumut. Informasi dihimpun Harian Orbit Minggu (11/9), BPRPI meminta agar penyelesaian masalah HGU dan eks HGU PTPN 2 bisa melibatkan masyarakat. Meskipun tim Forum Komunikasi  Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut telah merekomendasikan penyelesaian pemetaan lahan Hak Guna Usaha […]

Vonis Wardian, Cermin Ketidakadilan

Vonis enam bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Sampit terhadap Wardian, warga Desa Sembuluh, Kecamatan Sembuluh, Kabupaten Seruyan, karena didakwa mencuri buah sawit, dinilai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat. Arie Rompas, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng kepada Tabengan, Jumat (25/2), menegaskan, keputusan itu sangat tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat lokal. Pemotongan […]

Perusahaan Besar Ikut Terseret

(Harian Umum Tabengan, PALANGKA RAYA) Kasus izin alih fungsi hutan diduga akan menyeret perusahaan besar di Kalteng. Walhi desak aparat penegak hukum mengungkap penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural kepada publik. Anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah Tamliha mengungkapkan, selain beberapa Bupati dan mantan Bupati sebagai calon tersangka, kasus pemberian izin alih fungsi hutan diduga […]

Masyarakat Adat Belum Dapat Pengakuan Penuh

Jakarta, Kompas – Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Nurhasan Ismail mengungkapkan, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak ulayatnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan belum tegas. Politik pengakuan pemerintah setengah hati, berbeda dengan UUD 1945 yang memberikan pengakuan penuh terhadap masyarakat adat dan haknya. Hal tersebut disampaikan Nurhasan dalam sidang uji […]

Hentikan Izin Konsesi Lahan

Meulaboh, Kompas – Kebakaran hutan gambut yang terjadi tiap tahun di wilayah Aceh Barat, Aceh, terkait dengan aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan yang dilakukan dengan cara membakar hutan. Oleh karena itu, pemerintah harus menghentikan pemberian konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. ”Selama ini pemerintah selalu saja menuduh masyarakat sekitar hutan yang melakukannya (membakar hutan). Di […]

Pemiskinan Petani Makin Meluas

Slawi, Kompas – Pemiskinan petani pangan semakin meluas. Pendapatan rumah tangga petani saat ini ada yang hanya Rp 300.000 per bulan. Itu pun kalau panen padinya dalam kondisi bagus dan iklim bersahabat. Perlu kebijakan revolusioner untuk mencegah pemiskinan petani yang semakin meluas. Penelusuran Kompas di sejumlah sentra produksi padi di wilayah pantai utara Jawa dari […]

Izin di Kawasan Hutan Dievaluasi

Jakarta, Kompas – Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan, Presiden meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perizinan dan konsesi di kawasan hutan terkait rencana moratorium hutan. Moratorium akan dilakukan pada tahun 2011 dan 2012. Moratorium tersebut dilakukan terkait kerja sama pengurangan emisi karbon dari pembalakan dan degradasi hutan antara Indonesia dan Norwegia. ”Rancangan yang diusulkan yaitu […]

KPK Diminta Turun ke Hutan

Batam, batamtoday – Lima Non Goverment Organization (NGO) mendesak KPK untuk segera turun menangani kasus-kasus kejahatan dan korupsi di bidang kehutanan untuk menimbulkan efek kejut bagi para mafia hutan baik dari unsur pemerintah maupun swasta. KPK kami minta segera turun ke hutan. Demikian press release bersama Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang diterima batamtoday Selasa (14/12). […]